Dukungan AS Soal Negara Palestina Picu Kemarahan Kubu Sayap Kanan Israel, Pemerintahan PM Netanyahu Terancam Jatuh

Posisi pemerintahan koalisi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu (tengah) kini terjepit karena sekutunya dari partai sayap kanan mengancam menarik diri setelah pernyataan Amerika Serikat (AS) soal dukungan pembentukan negara Palestina

FAKTUAL INDONESIA: Koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terancam jatuh setelah sekutu saya kapan garis keras mengancam menarik diri setelah setelah pernyataan dukungan Amerika Serikat (AS) soal pengakuan negara Palestina.

Partai sayap kanan kini membombardir Netanyahu dengan protes keras dan ancaman untuk menarik para meneterinya dari koalisi rapuh yang digalang Netanyahu.

Para pemimpin sayap kanan Israel yang menentang gencatan senjata Oktober di Gaza yang ditengahi Presiden AS Donald Trump, kini marah besar dan menguji koalisi pemerintahan Netanyahu yang canggung yang terdiri dari kaum konservatif dan ultra-nasionalis.

Pada hari Sabtu, menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mendesak Netanyahu untuk mengecam gagasan negara Palestina. Ben-Gvir mengancam akan meninggalkan koalisi pemerintahan jika perdana menteri tidak bertindak.

Baca Juga : PM Netanyahu Perintahkan Perbatasan Rafah Ditutup, Kekerasan Israel Masih Berlangsung di Gaza

Kemarahan sekutu dari sayap kanan itu dan aksi mogok kerja oleh kelompok sayap kanan ekstrem dapat menjatuhkan pemerintahan sayap kanan Netanyahu jauh sebelum pemilihan umum berikutnya, yang harus diadakan pada bulan Oktober 2026.

Apalagi Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar juga mengeluarkan pernyataan di X tentang penolakan terhadap negara Palestina pada hari Minggu, tanpa menyebut Netanyahu.

Kemudian Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada hari Sabtu menuduh Netanyahu gagal memenuhi janjinya dan mendesaknya untuk segera merumuskan tanggapan: “Dua bulan telah berlalu di mana Anda telah memilih diam dan aib politik.”

Ia mendesak Netanyahu untuk “menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa negara Palestina tidak akan pernah berdiri di tanah air kami.”

Menghadapi desakan dari mitra sayap kanan garis keras itu, Netanyahu langsung buka suara, Sabtu (15/11/2025). Dia menegaskan, Israel tetap menentang negara Palestina.

Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini: “Penentangan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah. Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas akan dilucuti, dengan cara mudah atau sulit. Saya tidak membutuhkan penegasan, cuitan, atau ceramah dari siapa pun.”

Baca Juga : Jelang Rapat Kabinet, Netanyahu Nyatakan Israel Ingin Kuasai Gaza

Netanyahu berbicara dua hari setelah sekutu utama Israel, Amerika Serikat, dan banyak negara mayoritas Muslim mendukung rancangan resolusi PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump, dengan mengatakan proses tersebut menawarkan jalan menuju kenegaraan Palestina.

Menjelang kunjungannya ke Gedung Putih, Netanyahu mengatakan ia akan menanggapi sejumlah negara Barat besar termasuk Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September, yang membuat Israel marah, tetapi belum menindaklanjutinya dengan tindakan diplomatik apa pun.

Klausul Kenegaraan Palestina

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang memulai negosiasi pada 7 November mengenai rancangan tersebut, yang akan mengamanatkan usulan Trump untuk membentuk pemerintahan transisi “Dewan Perdamaian” di Gaza guna menangani berbagai isu termasuk rekonstruksi pascaperang dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga : Paus Leo Serukan Netanyahu Lindungi Tempat Ibadah, Damai di Gaza

Rencana 20 poin Trump mencakup klausul yang menyatakan bahwa jika ada reformasi di dalam Otoritas Palestina, “kondisi akhirnya dapat terwujud untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina”.

Rencana Trump mengenai Gaza mengakhiri pertempuran besar antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas setelah dua tahun perang yang menghancurkan daerah kantong Palestina tersebut dan memicu konflik meluas di Timur Tengah.

Netanyahu menyetujui rencana Trump saat berkunjung ke Gedung Putih pada bulan September tetapi hingga hari Minggu belum membuat pernyataan baru mengenai masalah kenegaraan Palestina.

Dua tahun pemboman dan serangan darat Israel yang intens di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 69.000 orang, menurut otoritas kesehatan setempat. Perang tersebut dipicu oleh serangan lintas batas Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, menurut penghitungan Israel.

Gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober meskipun telah terjadi beberapa kali, meskipun tersebar, aksi kekerasan sejak saat itu.