Home Ekonomi Apindo Diminta Tegakkan Aturan WFH Perusahaan

Apindo Diminta Tegakkan Aturan WFH Perusahaan

oleh Ki Pujo Pandunung

 

Ganjar Pranowo saat rakor virtual dengan Menko Marinves. (Istimewa)

FAKTUALid – Pemprov Jateng menerima laporan masih ada perusahaan menyuruh karyawannya bekerja melebihi persentase maksimal yang diperbolehkan, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sehubungan informasi tersebut, Gubernur Jawa Tenngah, Ganjar Pranowo, akan berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), agar aturan bisa dilaksanakan dengan baik demi memutus mata rantai persebaran Covid-19.

“Tadi diingatkan oleh pemerintah pusat, bagaimana sektor esensial bisa melaksanakan kebijakan PPKM Darurat dengan baik. Untuk Jawa Tengah saya sudah bicara dengan Apindo agar perusahaan atau industri membantu menjaga prokes,” kata Ganjar usai rapat dengan Menko Maritim dan Investasi secara virtual di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/7/2021).

Ganjar mengaku, pihaknya masih menerima laporan bahwa ada satu perusahaan sektor keuangan yang masih bekerja penuh. Dari informasi yang diterimanya, bos dari perusahaan itu menyuruh karyawannya untuk berangkat kerja dan membawa dua pakaian.

“Jadi kalau ada pemeriksaan karyawannya disuruh ganti baju dan jadi customer. Ini cerita sepenggal saja. Artinya kita musti taat lagi. Intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital, maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu,” tegas Ganjar.

Ia menjelaskan, sesuai aturan, perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan besar, yang boleh masuk hanya 50 persen. Maka dari itu komunikasi dengan Apindo diharapkan dapat mendorong pelaksanaan aturan dengan baik. Pihaknya butuh bantuan mereka.

“Kita ngomong lebih dulu, nanti peringatan segera ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menyambangi ke industri-industri itu apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan persentase yang ada,” jelas Ganjar.

Selama PPKM Darurat diberlakukan, Jawa Tengah baru bisa menekan penurunan mobilitas hingga 17 persen. Jumlah itu masih jauh dari target 30-50 persen. Artinya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah masih tinggi.

“Mobilitas di Jateng targetnya bisa turun 30 persen. Aturan itu kan berlaku seluruh Jawa dan Bali.Jadi kita musti bicara di induknya, di hulunya. Warga ini kerja di mana, kalau kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50 persen yang masuk kan bisa ditekan,” kata Ganjar.***

Tinggalkan Komentar