Home Ekonomi Pasar Tumpah di Yogyakarta untuk Sementara Ditutup

Pasar Tumpah di Yogyakarta untuk Sementara Ditutup

oleh Ki Pujo Pandunung

 

Foto: Ilustrasi

FAKTUALid — Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pemkot Yogyakarta untuk sementara menutup pasar tumpah yang menjual barang-barang nonesensial atau selain bahan kebutuhan pokok.

Beberapa pasar yang ditutup antara lain Pasar Beringharjo Barat, Pusat Bisnis Beringharjo, Kuncen, Pasar Pasti, dan Pasar Sepeda Tunjung Sari.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono, menjelaskan kebijakan ditempuh setelah melihat perkembangan dan kondisi di lapangan selama empat hari pemberlakuan PPKM Darurat. Selain itu, pedagang yang meluber di sekitar pasar juga akan tutup sementara.

“Sudah kami koordinasikan dengan mantri pamong praja (MPP) di wilayah pasar tumpah, mengingat kewenangannya menjadi domain wilayah,” kata Yunianto, Rabu (7/7/2021).

Dari hasil koordinasi, diputuskan luberan pedagang di luar pasar, atau mereka yang berjualan di jalanan juga ditutup. Yang sudah ditutup saat ini luberan di Pasar Kranggan.

Penutupan juga akan dilakukan di luberan pasar seperti Pasar Sentul, Demangan, Kotagede, dan Patangpuluhan. Kebijakan ini berlangsung mulai 8 hingga 20 Juli 2021. “Penutupan luberan pasar merupakan hasil koordinasi dengan kemantren dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Jika ada yang melanggar kita tertibkan,” tegas Yunianto.

Sedang untuk pasar yang menjual barang kebutuhan pokok, menerapkan aturan kapasitas maksimal 50 persen. Dalam waktu-waktu tertentu, Pemkot Yogyakarta akan melakukan sidak di berbagai tempat, termasuk pasar.

Memasuki hari ke-4 penerapan PPKM Darurat, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, melakukan sidak di Pasar Kranggan. Sidak bertujuan untuk memastikan seluruh warga taat protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di pasar.

“Langkah ini dimaksudkan, supaya perekonomian di tengah pandemi tetap berjalan. Agar bisa berjalan, kuncinya masyarakat harus disiplin dalam menerapkan prokes sesuai imbauan pemerintah,” kata Haryadi.***

Tinggalkan Komentar