Siapa Setuju? Bahlil Usulkan Anggaran Rp815 Miliar untuk Program Kompor Listrik di RAPBN 2027

Menteri Bahlil usulkan anggaran untuk pengadaan kompor listrik di Indonesia. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk menjalankan program kompor listrik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor gas elpiji (LPG).

Usulan itu disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Baca Juga : Presiden Prabowo Bahas Ketahanan Energi dan Hilirisasi dengan Menteri Bahlil, Pastikan BBM Subsidi serta LPG Tetap Stabil

Menurut Bahlil, transformasi energi nasional tidak hanya berfokus pada LPG, tetapi juga mendorong pemanfaatan energi alternatif yang lebih efisien, seperti kompor listrik dan compressed natural gas (CNG).

“Program kompor listrik yang kami usulkan membutuhkan anggaran sekitar Rp815,56 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut dirancang untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang selama ini masih mendominasi kebutuhan dalam negeri.

Untuk mendukung implementasinya, Bahlil meminta Komisi XII DPR membantu memetakan daerah-daerah yang berpotensi menjadi sasaran program.

Baca Juga : Pesan Bahlil Kepada Pelaku Usaha Tambang, Skema Gross Split Tidak Diperlakukan pada Sektor Minerba, Khusus untuk Migas

“Perlu ada sinkronisasi dan kerja sama dalam pendataan wilayah yang membutuhkan kompor listrik,” katanya.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengajukan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Kedua program tersebut merupakan usulan baru yang masuk dalam rancangan anggaran tahun depan. Besaran alokasi yang diajukan masih dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah.

Wacana peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya pernah bergulir pada masa pemerintahan Joko Widodo. Namun pada 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program tersebut dengan pertimbangan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pascapandemi COVID-19.

Baca Juga : Sumatera Blackout: Menteri Bahlil Minta PLN Tingkatkan Backbone dan Siapkan Blackstart, Kementerian ESDM Investigasi Menyeluruh

Belakangan, gagasan penggunaan kompor listrik kembali mengemuka seiring meningkatnya ketidakpastian harga energi global. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya mendorong percepatan transisi dari kompor gas ke kompor listrik karena dinilai lebih ekonomis dibandingkan terus menanggung beban subsidi LPG impor.

Menurut Eddy, sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Karena itu, percepatan elektrifikasi di sektor rumah tangga, transportasi, dan industri dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.***