Connect with us

Ekonomi

Menkeu: Sarana Multigriya Finansial (SMF) Dukung Masyarakat Berpendapatan Rendah Miliki Rumah

Avatar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi – Pembangunan rumah sederhana bersubsidi. (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Rumah adalah kebutuhan primer setiap keluarga. Namun karena keterbatasan penghasilan, tidak setiap keluarga bisa membeli rumah karena cicilan harganya tidak terjangkau.

Pemerintah menyadari kondisi itu dan mengupayakan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memiliki rumah sendiri.

Terkait itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero)  memberikan dukungan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah dalam mendapatkan rumah untuk tempat tinggal.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan dan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2021).

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/3/2022) Sri Mulyani menjelaskan pada 2021 SMF telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Advertisement

Dana tersebut merupakan PMN yang diberikan pemerintah sebesar Rp2,25 triliun pada 2021, yang dicampur dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021 bagi MBR.

Sri Mulyani menyebutkan program tersebut merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR, di mana SMF menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan 75 persen porsi lainnya disediakan BLU PPDPP.

Pada 2021 penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dengan porsi PPDPP sebesar 75 persen atau Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN senilai Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, sementara porsi SMF sebesar 25 persen atau Rp4,62 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga berdialog dengan 10 penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, yang mengaku sangat terbantu karena harga rumah jadi terjangkau dan bisa berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi daerah.

Sementara itu Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan dengan penggunaan dana PMN tahun 2021 pada SMF, realisasi penyaluran dana KPR FLPP di Jawa Tengah adalah sebesar Rp1,29 triliun untuk 9.742 unit rumah.

Advertisement

“Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya MBR, di mana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Heliantopo.

Ia berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP akan memberikan efek berganda bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakkan 170 industri turunan lainnya dan menyerap tenaga kerja, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Merujuk hasil penelitian  SMF bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi.

Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement