Indonesia Takkan Maju Bila Terus Berdebat Soal Penundaan Pemilu

Pengamat politik yang juga Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden bagai bola salju yang kian lama bergulir makin membesar. Banyak pihak yang membicarakan hal itu, baik yang pro maupun kontra.

Pengamat politik yang juga Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan Indonesia tidak akan menjadi negara maju bila hanya berdebat soal penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kita tak akan maju jika hanya berputar-putar di penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Jerry di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Dia mengatakan Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memikirkan terkait upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPR.

“Tak usah lagi membuat publik gamang atau mengungkit perpanjangan jabatan presiden. Saatnya kita tetap perkuat demokrasi dan mempertajam reformasi,” tegasnya.

Menurut dia, PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang Pemilu 2019, harus tetap konsisten dan tegak lurus terkait amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan konstitusi.

Selain PDI Perjuangan, dia juga berharap Partai Gerindra perlu bersiap untuk menjadi poros terdepan dalam menolak pengunduran Pemilu 2024.

“Jadi, dengan penolakan PDI Perjuangan dan saya pikir akan diikuti Gerindra dan PPP, maka opsi perpanjangan jabatan presiden tak akan terwujud hanya mentok di isu belaka,” katanya.

Sudah saatnya partai politik memikirkan nasib bangsa ke depan, meninggalkan egoisme masing-masing dan berkompetisi dengan santun, pesannya.

“Jadi, saya sarankan pimpinan-pimpinan parpol harus perkuat konstitusi bangsa jangan di rusak atau di-otak atik. Bedakan mana kepentingan rakyat dan mana kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar Jerry.

Secara terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menyesalkan tanggapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menilai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 masuk akal.

Menurut Umam, tanggapan Gus Yahya itu bertentangan dengan pernyataan sikapnya sendiri saat baru terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Desember 2021.

“Sikap Ketum PBNU ini seolah-olah menegasikan komitmennya untuk lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis,” kata Umam.

Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, mempunyai kewajiban untuk turut menjaga konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Publik, khususnya warga Nahdliyin, menaruh harapan kepada NU dan PBNU untuk menjalankan kewajiban itu.

Oleh karena itu, dia berharap Gus Yahya tetap mempertahankan daya kritisnya, terutama saat menanggapi berbagai wacana dan usulan yang bertentangan dengan konstitusi negara.

“Di tengah melemahnya basis kekuatan masyarakat sipil, banyak kalangan berharap pada independensi dan netralitas kepengurusan PBNU yang baru di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Sebagai penjaga keseimbangan politik bangsa, PBNU memang harus dekat dengan kekuasaan, tetapi PBNU tidak boleh kehilangan daya kritisnya,” jelasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic) itu, PBNU harus menunjukkan sikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu. Gus Yahya dapat mengingatkan para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi.

“Warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum tentu menyadari bahwa aturan konstitusi harus dijalankan dengan basis kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari semua kalangan anak bangsa. Sebagai kekuatan Islamic-based civil society terbesar di Indonesia, PBNU harus mengawal itu semua,” jelasnya.

Dia menambahkan PBNU harus mencontoh pimpinan Muhammadiyah yang dengan tegas mendorong para elite untuk patuh terhadap konstitusi, demi menjaga praktik demokrasi di Indonesia berjalan secara adil dan terbuka.

Sebelumnya, di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2/2022), Gus Yahya mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan hal yang masuk akal.

Menurut Gus Yahya, Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, ditambah dengan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata Gus Yahya. ***