BGN Usulkan Anak dari Keluarga Mampu Tak Lagi Terima Program MBG

Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan fokus untuk anak-anak kurang mampu. Anak orang berada tak perlu MBG. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan kepada Presiden Prabowo perubahan skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan. Dalam usulan tersebut, anak-anak yang berasal dari keluarga mampu atau kaya tidak lagi menjadi sasaran program.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya telah menyampaikan rencana penajaman sasaran penerima manfaat MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut mendapat respons positif dari kepala negara.

“Penerima manfaat yang berasal dari keluarga mampu nantinya tidak lagi mendapatkan program ini,” ujar Nanik di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, program MBG menjangkau seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi ekonomi keluarga.

Menurut BGN, kebutuhan intervensi gizi setiap kelompok masyarakat berbeda. Anak-anak dari keluarga mampu umumnya telah memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi sehingga bantuan pemerintah dinilai lebih dibutuhkan oleh kelompok rentan.

Karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk memprioritaskan distribusi program kepada anak-anak yang tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, masalah gizi, maupun kerentanan sosial lainnya.

Nanik juga mengisyaratkan bahwa sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat program. Sebaliknya, alokasi anggaran akan diarahkan ke daerah yang membutuhkan dukungan gizi lebih besar.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Dengan cakupan yang sangat luas, program tersebut membutuhkan anggaran yang besar dan menjadi salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah.

Besarnya kebutuhan dana menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian sasaran penerima manfaat. Pemerintah berharap setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perubahan skema MBG masih dalam tahap pembahasan dan evaluasi. Kajian yang dilakukan mencakup efektivitas program, tata kelola anggaran, sistem distribusi, hingga mekanisme penentuan penerima manfaat.

Apabila skema baru disetujui, pemerintah akan menyiapkan aturan teknis sebagai dasar pelaksanaannya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus meningkatkan efektivitas bantuan dalam menekan masalah gizi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.***