Pontjo Sutowo: Kader FKPPI Harus Terdepan dalam Mengawal Republik Indonesia

Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

FAKTUAL-INDONESIA: Kader Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-POLRI (FKPPI) harus selalu terdepan dalam mengawal Republik Indonesia.

Penegasan itu dikemukakan Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-POLRI (FKPPI), Pontjo Sutowo pada usia organisasi itu yang ke-43.

“Terus aktif berperan nyata, hilangkan ego, tumbuhkan rasa kebersamaan, para kader FKPPI harus selalu didepan dalam mengawal Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Pontjo Sutowo.

Saat ini, kata Pontjo Sutowo, KB FKPPI mengoptimalkan program konsolidasi dan pengabdian.

“Saat ini, KB FKPPI sedang melaksanakan konsolidasi wawasan, konsolidasi organisasi dan konsolidasi kaderisasi untuk lebih mengoptimalkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata dia,  dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan program konsolidasi tidak boleh mengabaikan situasi dan tantangan kekinian. Ia mengharapkan kader FKPPI mampu melakukan konsolidasi dengan tepat sasaran, sekaligus merumuskan kembali peran dan fungsi secara lebih adaptif. Para kader juga diharapkan ikut serta menyelesaikan berbagai masalah bangsa.

Selain itu, kata dia, untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, harus dilakukan dengan pembangunan berkesinambungan dalam tiga ranah kehidupan sosial yakni ranah mental-kultural (tata nilai), institusional-politikal (tata kelola) dan material-teknologikal (tata sejahtera).

Ia menyatakan di ranah mental-kultural (tata nilai), perlu terus dibangun kehendak dari bangsa yang majemuk untuk hidup bersama dan terpelihara dalam bangunan Indonesia.

Di ranah institusional-politikal (tata kelola) pada umumnya berkaitan dengan desain kelembagaan dan tata-kelola manajemen Negara yang meliputi tata kelola pemerintahan, pengelolaan politik, ekonomi, keamanan, hukum dan sumber daya alam. Pembangunan itu wajib berdasarkan paradigma Pancasila.

Sementara untuk ranah material-teknologikal (tata sejahtera) dalam konsep Negara kesejahteraan dan negara keadilan yang dikehendaki para pendiri bangsa.

Sehingga kesejahteraan harus didistribusikan secara berkeadilan meliputi harta-kesejahteraan, kesempatan, dan status kehormatan. Sedangkan untuk menumbuhkan kesejahteraan diupayakan melalui ekonomi merdeka, inklusif, semangat koperatif, dengan memberi nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki melalui input pengetahuan dan teknologi. ***