Home Nasional Polemik TWK Pegawai KPK Jangan Dipolitisasi

Polemik TWK Pegawai KPK Jangan Dipolitisasi

oleh Marpi
Gubernur Lemhannas Agus Widjojo. (Ist)

Gubernur Lemhannas Agus Widjojo. (Ist)

FAKTUALid – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya tidak dipolitisasi. Hal itu dapat diselesaikan bila kedua lembaga, yakni KPK dan Komnas HAM bisa berkomunikasi secara terbuka.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, di Jakarta, Kamis (10/6/2021). Menurutnya, TWK itu seharusnya ditempatkan dalam kepentingan kewenangan lembaga untuk menetapkan standardisasi kriteria pelaku-pelaku di tiap lembaga.

Agus mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri hanya melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan TWK sebagai bagian “check and balance”. Indikator-indikator dalam tes yang membentuk kriteria, untuk menentukan seseorang lulus atau tidak dalam tes tersebut, disusun oleh lembaga yang profesional yang tidak ada kaitannya dengan Ketua KPK.

“Jadi wajar saja di dalam setiap ujian seleksi, tergantung ujian seleksinya, kalau ada seseorang yang tidak sesuai dengan tujuan seleksi, maka dia bisa dinyatakan tidak lulus. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi jangan dipolitisasi. Karena yang bikin pusing kita ini kan politisasi,” jelas Agus.

Dikatakan, TWK pun dapat menjadi acuan untuk melakukan pemecatan terhadap pegawai mengingat proses tersebut dilaksanakan dengan metodologi yang sama di lembaga-lembaga lain. Selain itu TWK juga dilakukan untuk menyeleksi pegawai yang bisa berfungsi efektif dalam lembaga, namun tetap dalam rambu ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini lebih disesuaikan dengan kriteria atau perilaku yang nyata yang diharapkan bagi seseorang untuk bisa berfungsi secara efektif tetapi dalam rambu-rambu ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperuntukan baginya dalam konteks sebuah lembaga,” kata Agus seperti dilansir antaranews.com.

Dikatakan, polemik TWK dapat diselesaikan bila KPK dan Komnas HAM bisa berkomunikasi secara terbuka. “Sebetulnya semua itu bisa diselesaikan sebelumnya dengan komunikasi yang lebih baik di antara kedua lembaga,” kata Agus.

Masing-masing lembaga perlu introspeksi dan mengadakan review tentang apa fungsi, peran, dan kewenangannya pada lembaga tersebut. ***

 

 

Tinggalkan Komentar