Menko PM Muhaimin Iskandar: BPJS Syariah Jadi Jalan Saling Tolong dan Sedekah, Luar Biasa

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar pada acara peluncuran buku “Meraih Sehat Mensyukuri Nikmat” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin (9/2/2026). (Kemenko PM)

FAKTUAL INDONESIA:  Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa layanan kesehatan di Indonesia kini semakin inklusif. Dalam  acara peluncuran buku “Meraih Sehat Mensyukuri Nikmat” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin (9/2/2026), pria yang akrab disapa Cak Imin ini memperkuat komitmen pemerintah terhadap BPJS Kesehatan Syariah.

Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.

Menko Muhaimin menilai skema BPJS Kesehatan Syariah merupakan langkah strategis untuk mengajak kelompok masyarakat mampu berkontribusi lebih melalui akad yang sesuai prinsip syariah.

Baca Juga : Menko PM Muhaimin, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 Momentum Penting Memperkuat Program Pemberdayaan Masyarakat

“Kita kasih pilihan kepada umat, kalau mau kontrak syariah, ya ini jalannya. Menjadi peserta aktif bukan hanya soal jaminan kesehatan diri sendiri, tapi juga menjadi bagian dari ta’awun (saling menolong) dan sedekah. Ini luar biasa,” ujar Menko Muhaimin.

Dengan skema ini, iuran yang dibayarkan peserta tidak hanya berfungsi sebagai asuransi, tetapi juga bernilai ibadah karena semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga menekankan bahwa JKN adalah salah satu produk reformasi yang paling membanggakan. Melalui keputusan politik berbiaya besar, negara hadir untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Baca Juga : KKN Tanggap Bencana UNP, Menko PM Muhaimin: Akan Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi Tangguh dan Lebih Dewasa

“Bisa dibilang sejak adanya BPJS, tidak boleh lagi terjadi orang miskin tidak boleh sakit. Semua harus bisa berobat dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Menyadari masih adanya hambatan bagi sebagian masyarakat, pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pembenahan data besar-besaran agar bantuan tepat sasaran. Tak hanya itu, Cak Imin membawa angin segar bagi peserta yang memiliki kendala administratif.

Baca Juga : Groundbreaking Pesantren Al-Khoziny, Menko PM Muhaimin: Semoga Kuat, Berkualitas, Tidak Dikorupsi ….

“Kita sedang menuntaskan soal tunggakan-tunggakan iuran. Sekarang kita upayakan untuk segera dilakukan pemutihan,” sambungnya yang disambut positif oleh peserta yang hadir.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan tata kelola BPJS Kesehatan Syariah dengan menggandeng para ulama dan tokoh agama. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa JKN bukanlah sistem gratisan, melainkan sistem gotong royong raksasa yang diakui dunia.

Di bawah kepemimpinan Ali Ghufron Mukti, BPJS Kesehatan dinilai sukses menjadi model jaminan sosial berbasis solidaritas sosial terbesar yang dikelola oleh negara. ***