Banyak Tidak Tepat Sasaran, Pemerintah Terbitkan Inpres Data Tunggal Perbaiki Penyaluran Bantuan Sosial

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. (BPMI Setpres/Kris) 

FAKTUAL INDONESIA: Evaluasi atas beberapa program bantuan sosial selama ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran yang cukup signifikan.

Karena itu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen dan memastikan seluruh bantuan sosial tepat sasaran. Sejumlah langkah perbaikan dilakukan, termasuk reformasi data penerima manfaat agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau yang membutuhkan.

Kini Pemerintah memperkuat komitmen dan memastikan seluruh bantuan sosial tepat sasaran dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Inpres tersebut dikeluarkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar bantuan pemerintah diterima tepat sasaran.

Baca Juga : Bantuan Sosial Tahap III Dibuka, Ini Cara Mendapatkannya Melalui DTKS

“Kita sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan Pemerintah, baik Kementerian, Lembaga, maupun juga Pemerintah daerah,” ujar Saifullah dalam keterangannya usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Saifullah mengemukakan, evaluasi atas beberapa program bantuan menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran yang cukup signifikan.

“Di situ ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran atau ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program Keluarga Harapan dan Sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran,” ungkap Saifullah.

Penerapan awal data tunggal dilakukan melalui uji coba oleh Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua. Dari proses tersebut, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).

“Keinginan kita untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tempat sasaran ini sungguh-sungguh sudah mulai dilaksanakan,” imbuh Saifullah dalam keterangannya.

Selain pembenahan data, pemerintah juga menyalurkan tambahan bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Tambahan ini mencakup bantuan beras sebesar 10 kilogram untuk masing-masing dari 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total nilai lebih dari Rp11 triliun.

Baca Juga : Sungai Siak Meluap, 14.200 Jiwa Terdampak Banjir, Dinsos Pekanbaru Kesulitan Distribusikan Bantuan Sembako

“Ada dua hal yang penting di sini. Pertama adalah perbaikan (data) keluarga penerima manfaat dan yang kedua adalah penambahan (bantuan) yang menjadi bagian dari atensi Bapak Presiden kepada kelompok-kelompok penerima manfaat, khususnya mereka yang berada di desil 1, miskin, dan miskin ekstrem” tutupnya.

Gunakan Data Tunggal

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan mengacu sepenuhnya pada data tunggal sosial ekonomi nasional, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia.

Dia menjelaskan, data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial. Amalia menuturkan, dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Kepala BPS.

Baca Juga : Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Dhuafa Gelar Aksi Sosial “Lapor Lapar” kepada Masyarakat Bekasi

Lebih lanjut, Amalia menegaskan BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan berbasis data yang lebih akurat, Amalia menjelaskan, program bansos diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II ini.

“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Amalia menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini. Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” tutur Amalia. ***