PM Paetongtarn di Tepi Pemakzulan, Diskors MK Thailand Gara-gara Percakapan Telepon Bocor

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra melambaikan tangan saat meninggalkan Gedung Pemerintah di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025), sementara pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Kemenangan menuntut Paetongtarn mengundurkan diri.

FAKTUAL INDONESIA: Posisi Perdana Menteri Thailand,  Paetongtarn Shinawatra kini berada di ujung tanduk hanya gara-gara percakapannya yang mengalah kepada Ketua Senat Kamboja Hun Sen dalam mengatasi sengketa perbatasan kedua negara, bocor.

Menurut laporan AP, dalam lamannya apnews.com, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menskors Paetongtarn sambil menunggu penyelidikan etika atas tuduhan bahwa ia terlalu hormat kepada seorang pemimpin senior Kamboja itu.

Sementara itu ketidakpuasan masyarakat meningkat dengan makin maraknya unjuk rasa menuntut Paetongtarn dimakzulkan.

Saat ini ditengah unjuk rasa penentangnya, Paetongtarn memang berada di ujung tanduk. Bila nanti terbukti melanggar etik maka dia akan dimakzulkan.

Skors tersebut juga terjadi pada saat negara tersebut sedang menghadapi perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap Paetongtarn dan partainya Pheu Thai, secara umum, dengan para kritikus mengatakan kinerja pemerintahannya mengecewakan.

Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan terpisah oleh lembaga lain terkait panggilan yang bocor itu — sebuah kasus yang juga dapat berujung pada pemecatannya.

Akankah Paetongtarn selamat atau justru terjungkal sehingga menambah catatan keluarga Shinawatra disingkirkan setelah berkuasa sebagai PM.

Baca Juga : Gelar 1st Leaders’ Consultation, Sambut Undangan Presiden Prabowo, PM Thailand Paetongtarn Ingin Segera ke Indonesia

Ia adalah anggota keluarga Shinawatra ketiga yang menjabat sebagai perdana menteri — dan yang ketiga yang menghadapi kemungkinan pemecatan sebelum masa jabatannya berakhir.

Dinasti politik yang dimulai oleh ayah Paetongtarn, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang populer tetapi suka memecah belah, tumbuh terlalu kuat. Thaksin dicopot dari jabatannya melalui kudeta tahun 2006 dan diasingkan.

Kemudian saudara  perempuan Thaksin, Yingluck Shinawtra berhasil naik menjadi PM. Namum  jabatan Yingluck dicopot melalui perintah pengadilan pada tahun 2014, yang kemudian diikuti oleh kudeta.

Dosen ilmu politik di Universitas Thammasat di Bangkok mengemukakan, siklus ketidakstabilan politik yang berulang ini kemungkinan akan terus berulang kecuali Thailand melakukan reformasi demokrasi sejati yang mencakup pembatasan kekuasaan lembaga yang tidak dipilih.

“Tanpa reformasi mendasar seperti itu, pemerintahan mana pun, siapa pun yang memimpinnya, akan tetap rentan terhadap kekuatan yang sama yang telah berulang kali mengganggu perkembangan demokrasi Thailand,” katanya.

Namun yang jelas, penangguhan pencopotan Paetongtarn meningkatkan kemungkinan munculnya kembali ketidakstabilan di Thailand, negara demokrasi yang masih rapuh yang telah mengalami beberapa kali ketidakpastian serupa. Akar dari sebagian besarnya adalah kekhawatiran dari kalangan konservatif, termasuk militer, bahwa dinasti politik yang dimulai oleh ayah Paetongtarn, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang populer tetapi suka memecah belah, tumbuh terlalu kuat.

Perombakan Kabinet

Apalagi sebelum MK menskor Paetongtarn, Selasa (1/7/2025), Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui perombakan Kabinet setelah sebuah partai besar meninggalkan koalisi pemerintah akibat percakapan telepon yang bocor tersebut.

Dalam perombakan tersebut, Paetongtarn juga menerima jabatan menteri kebudayaan, selain perdana menteri, meskipun tidak jelas apakah dia dapat mengambil sumpah untuk menduduki peran tersebut.

Menurut Chousak Sirinil, menteri kantor perdana menteri, kini setelah Paetongtarn diskors, Suriya Jungrungruangkit, yang merupakan wakil perdana menteri dan menteri transportasi, akan mengambil alih tugas sebagai penjabat perdana menteri.

Baca Juga : Paetongtarn Shinawatra, Anak Bungsu Thaksin dan Keponakan Yingluck Shinawatra jadi Kandifat Kuat PM Thailand

Dalam masa skors Paetongtarn akan menjalani proses hukum tuduhan pelanggaran etik. Para hakim memberikan suara bulat pada hari Selasa untuk meninjau petisi yang menuduhnya melakukan pelanggaran etika, dan memberikan suara 7-2 untuk segera menskorsnya dari tugasnya sebagai perdana menteri hingga putusan diberikan. Pengadilan memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk memberikan bukti yang mendukung kasusnya.

Paetongtarn mengatakan bahwa dia akan menerima proses hukum dan membela tindakannya.

“Saya hanya berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar terhindar dari masalah, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari konfrontasi bersenjata, agar para prajurit tidak mengalami kerugian apa pun,” ungkapnya.

Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan yang semakin meningkat atas penanganannya terhadap pertikaian perbatasan Thailand dan Kamboja yang melibatkan konfrontasi bersenjata pada tanggal 28 Mei, yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja.

Dalam panggilan telepon dengan Hun Sen, Paetongtarn  berusaha meredakan ketegangan — tetapi malah memicu serangkaian keluhan dan protes publik oleh para kritikus yang menuduhnya terlalu menjilat.

Dalam panggilan telepon tentang ketegangan di perbatasan , Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen — seorang teman lama ayahnya — untuk tidak mendengarkan komandan tentara regional Thailand yang secara terbuka mengkritik Kamboja tentang sengketa perbatasan, dan menyebutnya sebagai “lawan.”

Ribuan pengunjuk rasa konservatif yang berhaluan nasionalis berunjuk rasa di pusat kota Bangkok pada hari Sabtu untuk menuntut pengunduran diri Paetongtarn.

Ia  meminta maaf kepada orang-orang yang kesal atas kebocoran panggilan tersebut dan meninggalkan Gedung Pemerintah tak lama setelahnya.

Mahkamah Konstitusi tahun lalu mencopot pendahulu Paetongtarn atas pelanggaran etika. Pengadilan Thailand, khususnya Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai pembela kaum royalis, yang telah menggunakan mereka dan lembaga-lembaga yang secara nominal independen seperti Komisi Pemilihan Umum untuk melumpuhkan atau menenggelamkan lawan-lawan politik.

Baca Juga : Tiba di Thailand, Presiden Prabowo Disambut Jajar Kehormatan Wakil PM Pichai Naripthaphan dan Kehangatan Diaspora Indonesia

Dinasti Politik

Paetongtarn, 38, adalah putri bungsu Thaksin. Ayahnya tetap dicintai oleh banyak kaum miskin dan kelas pekerja Thailand yang telah lama menganggapnya sebagai pembela mereka.

Namun, peruntungan politik keluarga itu kini mungkin sedang menurun.

Thaksin mengasingkan banyak pendukungnya dengan apa yang tampak seperti kesepakatan yang menguntungkan diri sendiri dengan mantan lawan konservatifnya. Kesepakatan itu memungkinkannya kembali dari pengasingan pada tahun 2023 dan partai yang didukungnya untuk membentuk pemerintahan baru, sambil menyingkirkan Partai Move Forward yang progresif , yang berada di urutan pertama dalam pemilihan nasional, tetapi dipandang oleh kelompok konservatif sebagai ancaman yang lebih besar.

Thaksin telah menghadapi sejumlah gugatan hukum sejak kepulangannya. Pada hari Selasa, ia menghadiri sidang pengadilan dalam kasus yang menuduhnya mencemarkan nama baik kerajaan pada tahun 2015.

Ia juga sedang diselidiki atas penanganan kepulangannya untuk menghadapi hukuman penjara delapan tahun atas tuduhan terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat itu, ia segera dipindahkan ke rumah sakit, dan kemudian diberi grasi karena usia dan kesehatannya tanpa harus menghabiskan satu malam pun di penjara.

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa ia menghindari menjalankan hukumannya dengan semestinya dan menimbulkan kemungkinan bahwa Thaksin dapat dipaksa menjalani hukuman penjara. ***