Connect with us

Hukum

Hasil Sidang Etik: Briptu Sigit dan Iptu Januar Dikenakan Sanksi Demosi Imbas Bantu Ferdy Sambo

Avatar

Diterbitkan

pada

hasil sidang etik

kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan Briptu Sigid Mukti Hanggono sanksi demosi satu tahun dan Iptu Januar Arifin 2 tahun. (Foto: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Hasil sidang etik atas Briptu Sigid Mukti Hanggono (SMH) dan Iptu Januar Arifin masing-masing diberikan sanksi demosi karena terbukti membantu Irjen Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) keduanya digelar di Gedung Trans Nasitional Crime Center (TNCC), Jakarta.

Diketahui sidang kode etik Briptu Sigid Mukti selaku mantan Banit Den A Ropaminal Divpopam Polri telah disidang pada Senin kemarin (19/9) dari pukul 10.00 WIB hingga 17.15 WIB di ruang sidang Divpropam Polri, TNCC Mabes Polri.

Briptu Sigid mendapatkan sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri.

Baca juga: Ditunda Lagi, Sidang Etik 3 Tersangka Terkait Obstraction Of Justice Dilanjut Pekan Depan

Briptu Sigid Mukti terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 2 huruf b, Pasal 10 ayat 1 huruf f, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.

Advertisement

Selain itu, Briptu Sigid juga dikenakan sanksi etika, di mana perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan.

Sedangkan sidang etik Iptu Januar Arifin selaku mantan Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri terkait kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa kemarin (20/9) selama kurang lebih 9 jam.

Iptu Januar mendapat sanksi berupa demosi selama 2 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Ia dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf c, Pasal 6 ayat 2 huruf b, Pasal 10 ayat 1 huruf f, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara RI.

Baca juga: Hasil Sidang Etik: Brigadir Frillyan Fitri Rosadi Disanksi Demosi 2 Tahun Imbas Kasus Brigadir J

Dia dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela. Lalu dia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis ke pimpinan Polri.

“Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Rabu (21/9/2022). Atas putusan tersebut, lanjut Nurul, pelanggar menyatakan tidak banding.***

Advertisement

Lanjutkan Membaca