BGN Fokuskan Program MBG ke Wilayah 3T dan Kelompok Ibu Hamil, Menyusui, serta Balita

FAKTUAL-INDONESIA : Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Hal itu ditegaskan oleh Nanik S. Deyang selaku Kepala BGN yang baru saja menggantikan Dadan Hindayana karena ketangkap Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK).

Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling membutuhkan.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan fokus program diarahkan kepada kelompok 3B karena masa kehamilan hingga usia ñ dasar merupakan periode penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

“Setelah berdiskusi dengan para pakar, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun. Karena itu, fokus kami saat ini adalah memperkuat layanan bagi kelompok 3B dan masyarakat di wilayah 3T,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, BGN telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani kelompok sasaran 3B. SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berpotensi dikenakan sanksi penangguhan operasional.

Menurut Nanik, langkah itu mulai menunjukkan hasil positif. Dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B telah mencapai sekitar 22 juta orang.

Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, BGN juga menyiapkan berbagai skema pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar pembangunan dan operasional dapur layanan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nanik menjelaskan, keterlibatan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dalam program tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan wilayah 3T yang memerlukan keahlian teritorial. Ia menegaskan bahwa proses pengunduran diri Trenggono dari TNI telah berjalan dan kini memasuki tahap akhir.

Di sisi lain, BGN tengah melakukan konsolidasi internal guna memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah tersebut mencakup efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas makanan maupun jumlah penerima manfaat.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk Program MBG. Untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, serta pembenahan dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, BGN juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi berkala. Nanik menegaskan bahwa setiap dapur MBG yang tidak menjalankan operasional sesuai standar dan prosedur akan dikenakan sanksi penangguhan hingga seluruh persyaratan terpenuhi.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan program nasional peningkatan gizi masyarakat.***