Connect with us

Hukum

Usut TPPU, KPK Dalami Penukaran Rupiah ke Mata Uang Asing oleh Rahmat Effendi

Avatar

Diterbitkan

pada

Rahmat Effendi (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Tersangka Rahmat Effendi (RE), Wali Kota Bekasi nonaktif, diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menukarkan mata uang rupiah miliknya ke mata uang asing.

Dugaan tersebut diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memeriksa Peter Soeganda selaku Marketing BIT Money Changer Mall Metropolitan Bekasi, Jawa Barat, di Gedung KPK Jakarta, Senin (11/4/2022).

“Hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan adanya penukaran sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing oleh tersangka RE melalui beberapa orang kepercayaannya,” kata Plt. juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

KPK juga telah memeriksa saksi Heri Subroto dari BPJS Ketenagakerjaan Bekasi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU tersebut.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk tersangka RE dari beberapa pihak,” ujarnya.

Advertisement

Sementara itu, dua saksi lain tidak menghadiri panggilan tim penyidik, yakni Direktur Summarecon Agung Oon Nusihono dan Kepala Cabang Bank BJB Bekasi Ahmad Faisal.

“Telah mengonfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang,” tuturnya.

Rahmat Effendi menjadi tersangka kasus dugaan TPPU sesuai penetapan KPK, Senin (4/4/2022).. Penetapan tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, yang juga menjerat Rahmat Effendi sebagai tersangka.

Setelah mengumpulkan berbagai alat bukti dari pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Rahmat Effendi sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU.

KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Advertisement

Pada Kamis (6/1/2022), KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, yang terdiri atas lima penerima suap dan empat pemberi suap.

Lima tersangka penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sementara empat tersangka selaku pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement