Dewan Adat Dayak PPU Harapkan Peroleh Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria

Dewan Adar Dayak berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), mengharapkan memperoleh redistribusi tanah objek reforma agraria.

Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Presiden Joko Widodo di lokasi kemah pada kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Ada tiga hal penting yang saya sampaikan ke Pak Presiden kemarin,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten PPU Helena Samuel Legi di Penajam, Selasa (15/3/2022).

Tiga hal tersebut adalah terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal yang harus diperhatikan, kemudian mengusulkan agar warga Dayak di Kabupaten PPU memperoleh redistribusi tanah objek reforma agraria.

Selama ini, ujarnya, warga Dayak tidak memperoleh jatah redistribusi tanah objek reforma agraria, sehingga mereka terpaksa menduduki lahan yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, serta ke depan dijadikan Kampung Budaya Dayak.

“Kami terpaksa menduduki lahan karena selama ini tidak memperoleh jatah redistribusi tanah objek reforma agraria. Ada dua lokasi yang kami duduki, yakni di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam dan di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku,” ujar Helena.

Menanggapi hal itu, ucapnya, presiden langsung merespons dan menanyakan berapa jumlah kepala keluarga (KK) yang menduduki dua kawasan tersebut, bahkan presiden juga meminta DAD Kabupaten PPU secepatnya membuat permohonan secara tertulis.

“Saya sampaikan ke Pak Jokowi bahwa yang menduduki lahan di Pantai Lango ada 150 KK, kemudian yang di Desa Suko Mulyo ada sekitar 200 KK. Besok permohonan secara tertulis saya sampaikan,” ujar Helena.

Sedangkan terkait peningkatan SDM warga setempat yang juga disampaikan ke Presiden, ia berharap agar pemerintah tidak hanya membangun fisik, tapi juga perlu memperhatikan pembangunan manusia, agar warga PPU bisa bersaing dengan warga dari luar.

Untuk itu, Pemerintah Pusat diharapkan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai bidang keterampilan, sehingga dari balai ini warga PPU khususnya bisa mengikuti berbagai jenis pelatihan keterampilan untuk meningkatkan potensi diri agar memiliki daya saing.***