Home Hukum Pimpinan KPK Hadir Atau Tidak, Komnas HAM Bisa Simpulkan Masalah TWK

Pimpinan KPK Hadir Atau Tidak, Komnas HAM Bisa Simpulkan Masalah TWK

oleh Gungdewan
Komnas HAM melayangkan panggilan kedua kepada pimpinan KPK soal TWK

Komnas HAM melayangkan panggilan kedua kepada pimpinan KPK soal TWK

FAKTUALid – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyayangkan bila pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir lagi setelah mendapat panggilan yang kedua. Bila pimpinan KPK tetap mangkir, Komnas HAM bisa menyimpulkan masalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

 Panggilan kedua kepada Pimpinan KPK kembali dikirim Komnas HAM setelah panggilan pertama tidak dipenuhi.

Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu (9/8/2021) menegaskan, bila Ketua KPK Filri Bahuri kembali mangkir, lembaga tersebut tetap bisa merumuskan atau menyimpulkan permasalahan TWK.

“Kalau ditanya apakah Komnas HAM bisa merumuskan jika ada pihak yang tidak hadir, jawabannya bisa,” kata anggota Choirul Anam.

Komnas HAM akan menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber lain. Sumber penggalian informasi untuk sebuah peristiwa dari berbagai pihak bisa dari saksi.

Bahkan, Komnas HAM juga dapat mengonfrontasi antara satu orang dan yang lain.

Komnas HAM juga akan menggunakan bukti-bukti penunjang, misalnya dokumen yang telah diserahkan oleh pihak-pihak terkait kepada tim.

“Jadi, dari sumber itulah yang nantinya kami gunakan kalau seandainya ada pihak tidak mau hadir,” ujar Anam.

Namun, dia turut menyayangkan jika panggilan kedua tersebut tidak dimanfaatkan oleh pimpinan KPK. Masalahnya, hal itu sama saja melepaskan hak dan kesempatan untuk mengklarifikasi.

Choirul Anam menjelaskan bahwa pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK bisa jadi merupakan yang terakhir sebab tim juga ingin segera merumuskan apakah TWK tersebut melanggar HAM atau tidak.

“Akan tetapi, yang jauh lebih penting dari rumusan itu ialah bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi,” ujarnya.

Apalagi, kebenaran dari peristiwa TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Anam melihat masyarakat cukup dibuat bingung dengan adanya informasi yang bertolak belakang dari sejumlah orang perihal TWK tersebut.

“Tugas Komnas HAM ialah berdiri dengan kokoh dan tegas berdasarkan fakta, uji ahli, menilai peristiwa, dan menyampaikan peristiwa itu,” katanya menjelaskan. ***

You may also like

Tinggalkan Komentar