Studi Banding Tim IKN untuk Pelajari Desain di 3 Negara Batal, Imbas Efisiensi

Presiden Prabowo meminta mengubah desain kawasan legislatif IKN. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemerintah batal melakukan studi banding pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Turki, India dan Mesir.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti pada Jumat (21/2/2025). Dia menjelaskan bahwa pembatalan studi banding itu dilakukan lantaran adanya efisiensi anggaran kementerian yang baru-baru ini dilakukan.

”Iya, kayaknya ditangguhkan dulu [proses studi bandingnya] karena ada efisiensi,” jelas dia saat ditemui di Kantor Kemenko IPK.

Namun Diana memastikan bahwa proses pendalaman desain untuk Kawasan Legislatif dan Kawasan Yudikatif itu bakal tetap dijalankan melalui skema studi lainnya.

Baca Juga : Sanken Indonesia Bakal Menutup Pabriknya di Cikarang pada Juni 2025, Sekitar 459 Karyawan Terancam PHK

Wamen PU itu menegaskan, keputusan penundaan melakukan studi banding itu dilakukan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. ”Alhamdulillah, kita sudah mengikuti arahan-arahan Presiden dan mudah-mudahan kita bisa maju lagi, tapi sedikit perbaikan-perbaikan lagi lah nanti,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dody menjelaskan, dalam rapat terbarunya Presiden Prabowo meminta agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan studi banding ke negara timur untuk merumuskan desain kawasan tersebut.

“Rapat terakhir [terkait pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif] dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke seingat saya tiga negara deh. Mesir, Turki dan India,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga : Prabowo Instruksikan Studi Banding Sebelum Revisi Desain IKN

Saat itu, Dody menyebut alasan Presiden meminta agar pemerintah melakukan studi banding ke 3 negara itu dikarenakan desain gedung legislatif dan yudikatif di ketiga negara tersebut mirip dengan Indonesia.

Nantinya, tim studi banding itu bakal diminta untuk merekonstruksikan desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN dengan mengacu pada bangunan-bangunan tersebut.

“Kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya menurut beliau mungkin punya karakter yang mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan disampaikan ke Pak Prabowo lagi,” tuturnya.***