Connect with us

Ekonomi

Bukan Desak Revisi ! Ratusan Buruh Desak Pemerintah Cabut Permenaker Tentang JHT

Avatar

Diterbitkan

pada

Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022). Antaranews.com

FAKTUAL-INDONESIA: Arti revisi dan cabut jelas beda. Jadi kalau ada buruh mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2/2002 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), tentu tuntutannya lebih keras dibanding sekadar merevisi.

Tuntutan itulah yan disuarakan ratusan buruk ketika mendesak kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2/2002 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

“Kita menginginkan pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, bukan revisi,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Pada saat yang sama mereka juga melakukan unjuk rasa secara damai di depan gedung DPR RI guna menyampaikan sejumlah tuntutan.

Intinya, lanjut Said Iqbal, pihaknya meminta agar pembayaran JHT bisa langsung dicairkan saat buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau paling lama satu bulan setelahnya.

Advertisement

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah Indonesia mengambil upaya agar memberhentikan agresi perang Rusia di Ukraina.

Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menolak penundaan Pemilu 2024 dan terakhir, mereka juga menolak pemberlakuan UU Omnibus Law yang dinilai menyengsarakan kaum pekerja.

Pantauan Antaranews.com di lokasi menyebutkan, ratusan buruh tersebut terdiri dari beberapa kelompok.

Tepat di depan barisan buruh terdapat sebuah mobil komando dengan perlengkapan pengeras suara.

Mengakomodasi Masukan Buruh

Advertisement

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi memastikan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan buruh.

“Bagaimana kita mencari sebuah formulasi yang paling tepat, yang paling bagus terutama adalah tadi dengan kita mengakomodir terhadap masukan-masukan dari serikat pekerja, serikat buruh,” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi ketika ditemui media sebelum dimulainya pertemuan hari kedua Employment Working Group (EWG) G20, Jakarta, Rabu (9/3).

Kemnaker terus secara aktif menyerap aspirasi dari para serikat pekerja dan buruh dan berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sendiri belum berlaku efektif, dengan Permenaker 19 Tahun 2015 masih berlaku saat ini.

Anwar mengatakan bahwa Kemnaker ingin mencari hal-hal terbaik dari regulasi yang menyangkut JHT, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan terkait tata cara pembayaran JHT.

Advertisement

Aturan baru terkait JHT itu diharapkan dapat keluar secepatnya yang mengakomodasi masukan-masukan dari serikat pekerja dan buruh tersebut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses revisi dari aturan JHT untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan JHT.

Revisi dilakukan dengan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja dan buruh. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca