Bencana Banjir – Longsor Sumatera: Dukung Pemulihan, Jajaran Kemenhub Siaga Penuh Memastikan Keselamatan Pengguna Jasa Transportasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, serta pemangku kepentingan lainnya untuk penanganan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas di kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). (Kemenhub)

FAKTUAL INDONESIA: Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siaga penuh untuk memastikan keselamatan pengguna jasa transportasi dan menjaga kelancaran pergerakan orang maupun barang dalam situasi darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Sejak kejadian banjir dan longsor,  seluruh unit kerja teknis Kemenhub di Aceh, Sumut dan Sumbar segera meningkatkan kesiagaan, melakukan pemantauan berkala, dan melaporkan kondisi terkini ke kantor pusat.

Akibat banjir dan longsor di tiga provinsi itu dalam beberapa hari terakhir telah mengganggu jaringan transportasi serta aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Baca Juga : Bencana Banjir dan Longsor Aceh: Tim Gabungan Terus Bergerak Evakuasi Korban, Tercatat Sementara 70 Meninggal

“Sekali lagi atas nama Kementerian Perhubungan, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak, dan kami memastikan seluruh lini transportasi bergerak cepat membantu penanganan bencana ini,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Sabtu (29/11/2025).

Seperti dilansir laman Kemenhub, laporan sementara dari unit pelaksana teknis di lapangan menunjukkan adanya kerusakan di sejumlah ruas jalan nasional, penurunan layanan di terminal dan pelabuhan, serta lebih dari seratus pegawai dan keluarga yang ikut terdampak banjir.

Meski sebagian akses jalan dan jaringan listrik maupun komunikasi masih terganggu, Kemenhub menegaskan bahwa pelayanan transportasi esensial tetap diupayakan berjalan dengan penyesuaian operasional di masing-masing daerah.

Baca Juga : Banjir dan Longsor Sumbar: 85 Korban Belum Ditemukan, 88 Meninggal Terbanyak di Kabupaten Agam

Untuk menjaga kesinambungan layanan sekaligus melindungi pegawai yang rumahnya terdampak banjir, operasional kantor di sejumlah satuan kerja dilaksanakan secara Work From Anywhere (WFA) dengan memanfaatkan sistem pelayanan dan pelaporan daring.

Sementara itu, kantor-kantor Satuan Pelayanan difokuskan pada pemantauan lintas dan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan agar pergerakan kendaraan evakuasi, bantuan logistik, dan angkutan vital tetap terjaga.

Tim bantuan dari Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, dan Poltekpel Sumbar sejak kemarin telah digerakkan untuk menghimpun bantuan dan mengirim personel terlatih. Personel ini bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lapangan. Personel perbantuan ini diturunkan untuk memperkuat operasi evakuasi dan pengamanan simpul transportasi, serta untuk membantu pengelolaan arus pengungsi dan penataan area padat warga di terminal, pelabuhan penyeberangan, dan titik kumpul lainnya.

Baca Juga : Hampir Seluruh Wilayah Aceh Dikepung Banjir dan Tanah Longsor, Gubernur Mualem Tetapkan Darurat Bencana

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian sosial, Poltekbang Medan bersama BPTD Kelas II Sumatera Utara menyiapkan total 300 paket sembako bagi para mahasiswa, pegawai dan masyarakat yang terdampak di sekitar wilayah pelayanan di Tapanuli, Sibolga, dan sekitarnya.

Di sektor perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama satuan pelayanan dan unit resort PT KAI melakukan pemantauan intensif di lintas yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sambil mengaktifkan posko pemantauan di kantor balai.

“Setiap langkah rehabilitasi jalur, kami lakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan pekerja, sembari menurunkan alat berat dan material rel bekas untuk meminimalisir dampak gangguan perjalanan kereta api,” tutur Dudy.

Sebagai tindak lanjut sementara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama PT KAI, PT Railink, BPTD, dan Dinas Perhubungan setempat telah menerjunkan alat berat, memperkuat tim lapangan, dan menyiapkan skema pengalihan perjalanan di ruas-ruas jalur yang masih terdampak. Beberapa segmen jalur rel yang rusak sementara ini distabilkan dengan pemanfaatan rel bekas dan material penopang lain, sambil menunggu cuaca lebih kondusif untuk rehabilitasi menyeluruh demi menjamin kembali keselamatan dan keandalan operasi kereta api.

Baca Juga : Bencana Longsor: 18 Orang Belum Ditemukan di Banjarnegara, Tim SAR Optimalkan Pencarian Dua Korban di Cilacap

Sementara, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, BPTD Kelas II Aceh mengalihfungsikan Terminal Tipe A sebagai posko singgah bus antarkota antarprovinsi dan pusat informasi bagi penumpang, sementara Pelabuhan Singkil tetap beroperasi melayani penyeberangan di tengah terbatasnya akses jalan dan pasokan listrik.

Di Sumatra Utara, operasional terminal secara umum masih berjalan dengan dukungan genset di Terminal Amplas dan komunikasi satelit di kawasan Sibolga, sedangkan di Sumatra Barat layanan terminal, pelabuhan penyeberangan, dan UPPKB tetap dibuka dengan penyesuaian kapasitas dan pengawasan terhadap kondisi cuaca.

Untuk menjamin keselamatan petugas, BPTD Kelas II Sumatra Barat menginstruksikan pola kerja Work From Home bagi pegawai yang terdampak serta menghentikan kegiatan patroli yang tidak mendesak, sambil terus memonitor situasi melalui grup komunikasi internal dan pelaporan berjenjang.

Bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dilakukan pula pengaturan ulang jam operasional angkutan barang hanya pada pukul 20.00-06.00 WIB dengan penyekatan di Indarung dan UPPKB Lubuk Selasih, namun memberikan pengecualian bagi angkutan sembako dan BBM agar suplai kebutuhan pokok tetap terjaga.

Baca Juga :

Kemenhub juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, serta pemangku kepentingan lainnya untuk penanganan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas di kawasan terdampak. Langkah ini termasuk pencarian jalur alternatif, pemasangan water barrier, sosialisasi pengalihan arus, dan penyebaran informasi kondisi lalu lintas melalui berbagai kanal komunikasi resmi agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih aman.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, serta seluruh operator transportasi agar pemulihan jaringan transportasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat dilakukan secepat mungkin tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” tegas Dudy.

Dia mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait kondisi lalu lintas dan layanan transportasi, serta memastikan bantuan dan dukungan yang disalurkan pemerintah dapat menjangkau seluruh korban bencana secara cepat, tepat, dan berkesinambungan. ***