Hampir Seluruh Wilayah Aceh Dikepung Banjir dan Tanah Longsor, Gubernur Mualem Tetapkan Darurat Bencana

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sepekan terakhir membuat Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem secara resmi menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025, Kamis (27/11/2025).

FAKTUAL INDONESIA: Menyusul banjir dan longsor besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir ini, Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem resmi menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025, Kamis (27/11/2025).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengumumkan status darutan bencana itu dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di di ruang serbaguna DPR Aceh, di Banda Aceh.

“Hari ini saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh,” kata Mualem di Banda Aceh.

Status darurat ditetapkan untuk 14 hari, berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, guna mempercepat penanganan bencana yang dalam sepekan terakhir terus memburuk.

Sepekan terakhir, hujan deras mengguyur Aceh dan memicu banjir serta longsor di wilayah pesisir pantai timur, pantai utara, hingga dataran tinggi Gayo. Ribuan warga terdampak, puluhan desa terisolasi, dan infrastruktur vital rusak.

Aceh diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi lama dalam sepekan terakhir. Laporan terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir sudah merendam 20 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Akibat banjir dan longsor di Aceh, selain rumah, jalan dan putusnya jembatan, banyak lahan pertanian terendam hingga padamnya listrik karena ada tiang-tiang transmisi roboh. Bahkan, musibah hidrometeorologi ini juga telah menelan korban jiwa sebanyak 13 orang.

Penetapan status darurat diharapkan mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah Aceh.

“Dalam beberapa hari ini pemerintah telah menyalurkan bantuan darurat,” ujarnya seperti dilansir instagram acahbesarnow.

Dia menegaskan bahwa selama ini Pemerintah Aceh juga telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota, dan kondisi di lapangan hingga saat ini semakin kompleks.

“Kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Mualem menyebutkan bahwa saat ini akses transportasi mulai lumpuh di sejumlah daerah, termasuk putusnya jembatan di jalan nasional Banda Aceh-Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.

“Kita minta kepada Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir,” kata Mualem.

Dalam sesi wawancara bersama wartawan, Mualem menegaskan bahwa pihaknya sudah berada dalam kondisi kewalahan.

Dia menyebut banyak akses transportasi lumpuh, termasuk putusnya jembatan pada jalur nasional Banda Aceh–Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.

Untuk mempercepat koordinasi, Mualem meminta Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir. ***