Wacana Penundaan Pemilu Memanas: PDIP Minta Luhut Lakukan Refleksi, Politik Kekuasaan Bukan untuk Segelintir Elite

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.

FAKTUAL-INDONESIA: Meskipun beberpa tokoh masyarakat, politik dan pengamat menyatakan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi namun isu terus bergulir.

Bahkan wacana penundaan Pemilu 2024 yang termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres), cendrung memanas menututupi suasana keprihatinan yang menyelimuti kehidupan rakyat yang makin berat dengan melampungnya harga-harga kebutuhan pokok termasuk langkanya minyak goreng.

Adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyulut lagi berkobarnya wacana penundaan Pemilu 2024.

Luhut menyatakan mempunyai big data yang tentang keinginan rakyat agar Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan Luhut langsung dipatahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menegaskan keinginan untuk menunda pemilu kalah banyak dibandingkan dengan keinginan rakyat tentang kesediaan minyak goreng.

Kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pemenang pemilu 2019, mempertanyakan manuver Luhut apakah untuk kepentingan rakyat atau segelintir kelompok elite.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. “Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.

Lebih dalam lagi Hasto mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers yang dipantau dari media antaranews.com, di Jakarta, Senin.

Energi Negatif

Hasto mengatakan hal itu usai mengisi Kuliah Umum bertema “Indonesia dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki “big” data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Hasto mengatakan “big” data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam,” kata Hasto lagi.

Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga ‘direction’ yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” kata Hasto.

Atas dasar hal itu, Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan “legacy” bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri. ***