DPR: Industri Minyak Goreng Rusak Parah, Rantai Pasok Bermasalah dari Hulu ke Hilir

Antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai industry minyak goreng rusak parah. Rantai pasok dari hulu ke hilir bermasalah, sementara pemeintah belum dapat menyelesaikannya.

“Saya belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini dari pemerintah,” kata Deddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/3/2024).

Menurut Deddy kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut di berbagai daerah dan bahkan di Jakarta. Sementara harga di pasaran, masih jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan rantai pasok dimulai dari pekebun sawit, produsen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, agen, hingga pedagang, sudah tidak saling berhubungan.

“Semua pihak dirugikan. Jadi tidak hanya rakyat yang kesulitan mendapatkan barang, tetapi harganya pun sangat mahal. Sebab produsen CPO juga mengeluh,” ujarnya.

Deddy mengaku mendapat laporan produsen CPO yang mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng.

“Di sisi produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku,” ujarnya.

Padahal kata Deddy, jika dilihat struktur industri, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51 persen dari total produksi dikuasai oleh 4-5 perusahaan. Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu.

“Saya menerima keluhan dari banyak pengusaha sawit, baik domestik maupun PMA. Mereka bingung dengan berbagai ketidakjelasan aturan yang ada, dan ini sangat merugikan mereka.

Dirinya secara pribadi pun merasa bingung. Kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun.
Deddy mengungkapkan butuh sedikit di atas 5 juta ton per tahun untuk minyak goreng, tetapi pasokan minyak tetap tidak bisa terpenuhi. Bahkan bila ditambahkan dengan kebutuhan CPO untuk program B30 yang mencapai sekitar 9 juta ton, produksi kita masih sangat aman. Jika pun pengusaha dan eksportir CPO dikenakan kewajiban DMO 30 persen, mereka tetap akan untung karena harga internasional masih sangat tinggi mencapai Rp15.000/kg.

Oleh karena itu ia berharap agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dan para pelaku industri. Semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng ini. Terlebih karena kita akan segera memasuki Bulan Puasa yang tentunya akan meningkatkan konsumsi.

“Kemendag tidak boleh bermain aman. Terkunci-nya ekspor CPO itu tidak hanya merugikan pengusaha sawit, tetapi juga merugikan penerimaan negara. Ketiadaan minyak goreng juga merugikan pedagang dan pelaku ekonomi, baik yang besar, menengah maupun yang kecil,” ungkap Deddy. ***