Connect with us

Politik

Ketimbang Mencabut Keseluruhan, Komisi VII DPR Sarankan Subsidi BBM Terapkan Sistem Terbuka

Avatar

Diterbitkan

pada

Komisi VII DPR Sarankan Subsidi BBM Terapkan Sistem Terbuka

Ketimbang Mencabut Keseluruhan, Komisi VII DPR Sarankan Subsidi BBM Terapkan Sistem Terbuka (Foto: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Saat ini, subsidi bahan bakar minyak (BBM) diterapkan dengan sistem terbuka. Namun, sebaiknya sistem untuk BBM subsidi yang dipakai adalah subsidi tertutup.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam forum daring ‘Pembatasan Penggunaan BBM Subsidi, Untuk Siapa?’.

Maman mengusulkan pengubahan mekanisme penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90). Ia menilai ini bisa menjadi solusi yang lebih baik untuk jangka panjang ketimbang mencabut subsidi seluruh.

Baca juga: Luhut Paparkan Penyebab Jebolnya Subsidi BBM, Penjualan Akan Dibatasi?

“Jadi saya itu suka dengar yang mengatakan subsidi cabut saja, itu salah total. Saya tegaskan bahwa realokasi dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup lebih bijak, supaya subsidi kita tepat sasaran,” kata Maman, yang dikutip Selasa (27/9/2022).

Maman menuturkan bahwa untuk menekan masalah konsumsi BBM subsidi ini, diperlukan campur tangan pemerintah untuk merevisi perpres agar subsidi dilakukan secara tertutup.

Advertisement

Pemerintah harus segera mendorong percepatan metode subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup. Apa itu subsidi tertutup? Itu kembali ke definisi, di mana orang yang tidak mampu diberikan pemerintah bantuan supaya memiliki daya beli terhadap komoditas barang,” tuturnya.

Ia memberikan contoh, misalnya, masyarakat menengah ke bawah diberikan langsung akses pemerintah kepada BBM subsidi, sehingga masyarakat menengah ke atas harus menggunakan BBM non-subsidi.

Baca juga: Uji Coba Pembatasan Pembelian Pertalite Berlaku, Segini Maksimal Pengisian Per Hari

Namun, ia menuturkan percepatan ini memiliki tantangan besar, yaitu pada data-data orang miskin yang dimiliki pemerintah. Karena data tersebut harus aktual dan akurat agar bantuan dapat tepat sasaran.

“Pertanyaannya kan data-data orang miskin itu sudah tepat atau belum, itu yang sekarang kita sasar. Proses transisi ke sana kita (Komisi VII) turut hadir. Kita segera pembenahan data orang miskin supaya kita bisa langsung beri subsidi tertutup,” pungkasnya.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca