Roro Esti Tolak Anggota DPR Gunakan Fasilitas Hotel untuk Isoman

Anggota Komisi VII DPR RI Dyan Roro Esty. (Ist).

FAKTUALid – Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menolak kebijakan pemberian fasilitas hotel bintang tiga bagi anggota legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) COVID-19. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut lebih tepat dan jauh lebih bermanfaat dialihkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPR.

“Banyak sekali masyarakat yang kini tidak mempunyai rumah layak huni dan tidak mempunyai rumah untuk isoman, sehingga alokasi anggaran untuk anggota dewan itu lebih tepat diarahkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Alumni Imperial College London ini mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 ini telah berdampak pada ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan PPKM yang bertujuan menekan laju kasus COVID-19 di Tanah Air, harus tetap menghitung dampaknya pada masyarakat.

Saat ini, kata Roro, Indonesia sedang berada dalam situasi luar biasa yang membutuhkan langkah dan kebijakan yang juga luar biasa oleh semua pihak, termasuk parlemen.

“Akan jauh lebih bijak dan dirasa tepat sasaran, apabila alokasi anggaran fasilitas hotel tersebut lebih berpihak pada program strategis dalam membantu masyarakat di seluruh Indonesia,” ucap politisi milenial dari Partai Golkar tersebut.

Roro Esti berharap kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tersebut dikaji ulang dan anggarannya dialokasikan dengan lebih bijak untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Setjen DPR menyebutkan akan memberikan fasilitas hotel bintang tiga bagi anggota legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID.

Seperti dilansir antaranews.com, dalam surat tertanggal 26 Juli 2021 yang diteken Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, disebutkan bahwa Setjen telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislatif. ***