Connect with us

Politik

Muhaimin Iskandar: Pemilu Ditunda Tergantung Ketua Parpol

Avatar

Diterbitkan

pada

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. (Ist).

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Kendati Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan statement bahwa Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal, sang penggagas wacana penundaan Pemilu 2024 Muhaimin Iskandar tetap melawan.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebutkan bahwa kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 saat ini bergantung sikap masing-masing ketua partai politik kontestan pemilihan umum.

Dan, Muhaimin tampaknya tidak peduli dengan imbauan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengimbau agar perdebatan soal wacana perpanjangan Pemilu 2024 diakhiri, menyusul pernyataan sikap dari Presiden Jokowi.

“Itu bagaimana (kelanjutan-nya) ya bergantung ketua parpol,” kata Muhaimin di sela rangkaian safari kunjungannya ke ponpes Al-Hikmah di Tulungagung, Pemilu 2024, Senin (7/3/2024).

Ia menegaskan aspirasi penundaan pemilu muncul dari kalangan pengusaha atau pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian di semua tingkatan nyaris poranda.

Advertisement

Namun, beberapa bulan terakhir grafik recovery atau pemulihan ekonomi perlahan mulai membaik.

“2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal, stabil. Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi,” ucapnya.

“Karena kalau pemilu itu ada tiga kondisi kan. Pengusaha mengerem untuk investasi, ancaman konflik, serta ‘wait and see’ siapa yang akan menjadi presiden. Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut,” tuturnya.

Terhadap polemik yang kemudian mengemuka seiring “bola liar” wacana penundaan pemilu, Muhaimin tegas menyatakan bahwa pihaknya menunggu respon para ketua umum partai politik yang berkontestasi di Pemilu 2024.

“Saya (dalam posisi) menunggu respon para ketua umum parpol (menyikapi wacana ini),” ucap Cak Imin sapaan karib Muhaimin.

Advertisement

Selain itu, gagasan menunda jadwal pemilu hingga 1-2 tahun banyak mendapat tentangan dari masyarakat.

Survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei independen bahkan menyebut mayoritas penduduk Indonesia menolak pemilu ditunda.
Beberapa warga yang dikonfirmasi acak oleh awak media di Tulungagung juga menyatakan tidak setuju jika pemilu di undur.

Alasan mereka, selain penundaan pemilu dinilai melanggar amanah konstitusi, tidak ada jaminan situasi pada 2025 ataupun 2026 kondisi stabil serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. ***

 

 

Advertisement

Lanjutkan Membaca
Advertisement