Defisit APBN Turun Jadi 0,64 Persen pada April 2026

Menteri Purbaya melaporkan defisit APBN hingga April alami penurunan 0,64 persen. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 mengalami penurunan menjadi 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp164,4 triliun. Angka tersebut membaik dibandingkan posisi Maret 2026 yang mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026), Purbaya mengatakan kondisi fiskal nasional menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya penerimaan negara.

“Defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Pada Maret lalu masih 0,93 persen, jadi kondisinya membaik,” ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp918,4 triliun atau 29,1 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp746,9 triliun atau tumbuh 13,7 persen. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat Rp646,3 triliun atau naik 16,1 persen, sementara kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,6 triliun atau tumbuh 0,6 persen.

Purbaya optimistis penerimaan pajak masih dapat ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak dapat mendekati 20 persen.

“Ini jauh lebih baik dibandingkan April tahun lalu yang masih minus 10,8 persen,” katanya.

Selain itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 11,6 persen menjadi Rp171,3 triliun.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka tersebut tumbuh signifikan 34,3 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat tercatat meningkat 51,1 persen menjadi Rp826 triliun. Menurut Purbaya, kenaikan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meratakan pola penyaluran anggaran sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp425,5 triliun atau meningkat 45,2 persen.

Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) masih mengalami kontraksi 1 persen dengan realisasi Rp256,8 triliun.

Keseimbangan primer juga menunjukkan perbaikan dengan kembali mencatat surplus sebesar Rp28 triliun setelah sebelumnya mengalami defisit. Kondisi ini dinilai mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah yang masih cukup kuat dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembayaran utang negara.

“Keseimbangan primer dan defisit April dibandingkan Maret jadi lebih bagus,” tutur Purbaya.***