Home Politik Diskursus Haluan Negara Masih Menyangkut Payung Hukum

Diskursus Haluan Negara Masih Menyangkut Payung Hukum

oleh Marpi
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (Ist).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Pokok-pokok Haluan Negara yang menjadi perdebatan di kalangan elit politik masih berkutat seputar payung hukum. Mau ditempatkan dalam konstitusi atau cukup di Undang Undang saja.

“Hanya saja yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah untuk memayungi dari haluan negara itu ditempatkan di mana. Itu yang menjadi inti persoalan sekarang,” kata politisi Partai Demoktrat Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/10/2021).
Ia mengatakan hal ini dalam Press Gathering Pimpinan MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).
Dijelaskan, ada dua pandangan terkait payung hukum untuk haluan Negara. Pertama; cukup dengan undang-undang, dan kedua; payung hukumnya adalah Ketetapan MPR.

“Ada pandangan yang mengatakan, berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pembangunan nasional yang dilakukan cukup dengan undang-undang,” ujarnya.

Namun dia mengatakan, kalau payung hukum haluan negara dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan.

Hal itu menurut dia menjadi semakin menarik karena sistem ketatanegaraan Indonesia sudah final bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut dia, berbicara haluan negara dan pembangunan nasional adalah dua hal penting yang sangat berkaitan, karena Indonesia memang membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ke depan.

Dia menilai untuk membangun Indonesia ke depan, hal yang patut menjadi komitmen bersama adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

“Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu,” katanya.
Syarief menilai tanpa komitmen itu, agak sulit membuat suatu perencanaan, apalagi kalau perencanaan itu tidak mengikat sehingga bisa menjadi masalah.

Dia mengatakan, haluan negara dibutuhkan oleh negara dan akan lebih banyak positifnya sehingga hampir dapat dipastikan semua masyarakat setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa Indonesia.
“Karena setiap warga negara menginginkan mengerti negara saya ini 10 tahun akan datang akan seperti apa, 25 tahun ke depan akan seperti apa, atau 100 tahun kedepan seperti apa,” ujarnya seperti dikutip antaranews.

Selain Syarief Hasan, pimpinan MPR yang juga hadir dalam acara pers gathering tersebut adalah Wakil Ketua MPR Arsul Sani, para anggota MPR RI Ledia Hanifa Amalia, Yanuar Prihatin, Farida Hidayati, dan Siti Mufattahah.

Selain itu juga dihadiri Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Siti Fauziah, dan hadir sebagai undangan Plt. Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Djoko Anggoro, Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Setjen DPD RI. Mahyu Darma. ***

 

You may also like

Tinggalkan Komentar