Connect with us

Politik

KPU dan Bawaslu RI Konsisten Persiapkan Pemilu 2024, Soal Penundaan jadi Domain MPR

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Anggota KPU RI Viryan Azis (tengah gambar kiri) dan anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja

Anggota KPU RI Viryan Azis (tengah gambar kiri) dan anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja (paling kanan) 

FAKTUAL-INDONESIA: Hingar bingar wacana penudaan Pemilu 2024 tidak mempengaruhi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Berpegangan pada ketetapan bersama DPR RI dan Pemerintahan, KPU tetap konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah menjadi penetapan bersama.

Sedangkan Bawaslu tetap berfokus mempersiapkan semua tahapan pesta demokrasi tersebut menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“KPU tetap mempersiapkan Pemilu 2024. Jadi, KPU sudah memutuskan tanggal pemilu. Maka, seluruh organ penyelenggara pemilu, termasuk kehadiran saya kemari, dalam kerangka mempersiapkan dan menjalankan Pemilu 2024,” kata anggota KPU RI Viryan Azis usai sosialisasi literasi aplikasi PDBP mobile Lindungi Hakmu dan penguatan kapasitas Lembaga menghadapi pemilu di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.

Dalam menanggapi tentang masih bergulirnya wacana penundaan Pemilu 2024, Viryan Azis menjawab diplomatis dengan menyatakan pelaksanaan Pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024.

Advertisement

“Penundaan pemilu itu domain dari MPR. KPU sudah memutuskan di SK (Surat Keputusan) KPU tertanggal 14 Februari 2024,” ujar Viryan.

Sebagai penyelenggara Pemilu, seperti dipantau dari antaranews.com, pihaknya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan pesta demokrasi setelah ada kesepakatan penetapan jadwal Pemilu 2024.

“KPU RI bekerja mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata mantan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat ini menekankan .

Sebelumnya, wacana terkait dengan penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun.

Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Advertisement

Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024.

Fokus 2024

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu tetap berfokus mempersiapkan semua tahapan pesta demokrasi tersebut menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Sampai saat ini, tidak ada isu penundaan pemilu di pihak penyelenggara. Bagi kami, itu mungkin menjadi perdebatan di tingkat wacana politik. Walaupun kami tetap mendengar, tetap memahami keseluruhan perspektif wacana tersebut, fokus kami adalah pada pemungutan suara 14 Februari 2024,” ujar Rahmat Bagja saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penundaan Pemilu Menerabas Pembatasan Masa Jabatan? Tinjauan Aspek Hukum, Politik, dan Ekonomi”, seperti dipantau antaranews.com di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, lanjut Rahmat Bagja, dalam sudut pandang pihak penyelenggara, tahapan Pemilu 2024 akan tetap dimulai pada kisaran bulan Juni atau Juli 2022 dengan persiapan yang dimulai sejak 11 April 2022 melalui pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI periode 2022 sampai 2027.

Advertisement

Sampai saat ini, ia menyampaikan KPU RI tengah mempersiapkan peraturan terkait dengan tahapan Pemilu 2024.

“Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan tahapan pemilu sudah disiapkan. Sekarang, masanya menerima masukan dari publik terhadap draf PKPU tersebut,” kata Rahmat Bagja.

Setelah itu, ujar dia, Bawaslu akan segera menyusun dan mengesahkan peraturan berkenaan dengan pengawasan terhadap berbagai tahapan Pemilu sejak Juni 2022 sampai tahun 2024.

Selanjutnya, pada webinar yang diselenggarakan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, Rahmat Bagja pun menekankan ketiadaan perubahan tanggal pemungutan suara dapat menjadi acuan bahwa tidak ada penundaan pemilu.

Menurutnya, dengan tidak adanya perintah dari Pemerintah ataupun DPR RI kepada KPU untuk mengubah tanggal pemungutan suara, tahapan pelaksanaan pemilu akan tetap dimulai sejak 20 bulan sebelum 14 Februari 2024, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Advertisement

“Jadi penentuan penundaan atau tidak adanya penundaan, menurut saya, adalah digantungkan pada masa pemungutan suara. Jika serius, mau tidak mau, Pemerintah ataupun DPR RI akan memaksa KPU untuk mengubah tanggal pemungutan suara. Kalau sekarang kan perspektif kami tidak ada hal-hal seperti itu,” ujar Rahmat Bagja. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement