Harus Kokoh Memegang Konstitusi, PDI Perjuangan Tidak Inginkan Pemilu Ditunda

Kandidat Doktor Universitas Pertahanan (Unhan) yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan pidato inspiratif di hadapan peserta Upacara Wisuda ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (9/3/2022).

FAKTUAL-INDONESIA: Dalam berpolitik, harus kokoh memegang konstitusi yang ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa.

Berlandaskan prinsip itu maka Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak menginginkan penundaan pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan, penundaan Pemilu 2024 tidak diinginkan PDI Perjuangan karena pihaknya khawatir akan menciptakan krisis.

Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.

“Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spirit-nya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senafas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,” jelas Hasto.

Alumnus UGM itu juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.

“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” kata Hasto.

Seperti dipantau antaranews.com, Hasto  mengatakan bahwa wacana tersebut tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat.

“Dalam berpolitik, bangsa ini harus kokoh memegang konstitusi. Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,” kata Hasto usai memberikan pidato ilmiah dalam upacara wisuda Unnes di Semarang, Rabu.

Menurut dia, penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat.

“Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” katanya.

Hasto mengutarakan bahwa penundaan pemilu bukan masuk dalam kategori kepentingan yang memaksa yang harus melakukannya.

Dia menyebut masih banyak kepentingan lain yang mendesak dan membutuhkan perhatian, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina serta kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20.

Hasto menyatakan tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kalau Perppu kan untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan, ranah-nya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen,” kata Hasto dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu.

PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

Hasto mengingatkan mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19.

Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20,” jelas Hasto.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan pemilu selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. ***