Indonesia Perkuat Integrasi Sistem Digital Haji-Umrah dengan Arab Saudi

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf perkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan kesiapan untuk memperkuat integrasi sistem digital dengan pemerintah Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah serta memastikan perlindungan jamaah Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa penguatan integrasi sistem tidak semata-mata soal modernisasi teknologi, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Baca Juga : Perhatian! Jemaah Umrah Nanti Harus Diberangkatkan Melalui Asrama Haji

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” ujar Irfan Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus berjalan cepat, aman, dan nyaman tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Komitmen tersebut disampaikan Menhaj dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange yang digelar di Makkah, Senin (16/2). Dalam forum itu, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah yang sejalan dengan program transformasi Saudi Vision 2030.

Baca Juga : Satu Abad NU: Prabowo Tegaskan Perang Melawan Penggarong Kekayaan Rakyat hingga Revolusi Layanan Haji

Salah satu fokus teknis yang dibahas adalah penguatan konektivitas data antara Indonesia dan sistem milik otoritas Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah.

Selain integrasi data, Indonesia juga mengusulkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme penggantian visa bagi jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus. Pemerintah menilai setiap kuota merupakan hak umat yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga : Sempat Dicopot sebagai Petugas Haji 2026, Chiki Fawzi Akui Terkejut Dipanggil Lagi

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” kata Irfan.

Di sisi lain, Indonesia meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital agar prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jamaah. Digitalisasi pembayaran dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan pengawasan.

Pemerintah berharap integrasi sistem ini dapat mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan layanan di lapangan, serta meningkatkan respons terhadap kondisi darurat yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan ibadah.

Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada perlindungan serta kenyamanan jamaah Indonesia.***