Roda Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Normal

Kantor Bupati Penajam Paser Utars (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Roda Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan tersendat bila kursi bupati tak segera diisi pasca penahanan Abdul Gafur Mas’ud oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa tidak bisa serta merta menggatikan jabatan yang ditinggalkan Abdul Gafur Mas’ud. Pemerintah Kabupaten menunggu surat keputusan pelaksana tugas (SK Plt) pengganti Bupati Abdul Gafur Mas’ud yang sedang tersangkut kasus hukum di KPK.

“Terkait status Plt dan lainnya, kami menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan gubernur,” ujar Hamdam Pongrewa di Penajam, Sabtu (15/1/2022).

Peralihan kewenangan itu, ujarnya, harus ada legalitasnya berupa SK Plt dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Namun SK pengangkatan Plt menggantikan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK tersebut belum diterbitkan.

Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan, menurut Hamdam Pongrewa, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyangkut penerbitan SK Plt pengganti bupati itu.

Diharapkan SK Plt pengganti bupati cepat diterbitkan, sebab banyak kegiatan yang menyangkut administrasi dan kebijakan pemerintahan yang harus diselesaikan.

Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan jelas dia, mengisi kekosongan jabatan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah kabupaten yang ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK.

Ketiga ASN tersebut yakni, Plt Sekretaris Daerah Muliadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Edi Hasmoro, serta Kepala Bidang Sapras Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jusman.

Status Plt diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan apabila kepala daerah tengah mengalami proses hukum maka jabatan bupati dijalankan wakil bupati.

Surat keputusan Plt pengganti bupati tersebut ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur.***