Ekonomi
Usai Pengemudi Online Berunjuk Rasa, Ini Komentar Petinggi Grab

Sejumlah pengemudi online melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Senin, 21 Juli 2025. (Foto : istimewa)
FAKTUAL-INDONESIA : Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy buka suara terkait aksi unjuk rasa pengemudi ojek online yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Juli 2025.
Melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (22/7/2025), Tirza menyatakan bahwa mereka menghargai hak pengemudi dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Dia mengimbau seluruh mitra untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Selama aksi digelar, Tirza memastikan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan normal.
“Tercatat 99 persen mitra pengemudi tetap aktif menjalankan layanan mobilitas dan pengantaran di berbagai kota di Indonesia, termasuk pada saat penyampaian aspirasi berlangsung,” tuturnya.
Baca Juga : Alhamdulilah, Prabowo Umumkan Pengemudi Online dan Kurir Dapat THR
Mengenai tuntutan penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen, Tirza memandang bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Menurut dia, komisi yang diterapkan saat ini tidak hanya dialokasikan untuk biaya penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk sejumlah aspek.
“Hal ini mencakup layanan bantuan dan operasional, penyediaan asuransi kecelakaan bagi mitra dan pengguna, fasilitas edukasi dan pengembangan kapasitas, serta program kesejahteraan dan insentif,” ujarnya.
Grab, kata Tirza, telah menjalankan inisiatif untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan bagi konsumen dan peningkatan penghasilan mitra pengemudi. Upaya tersebut antara lain berupa program subsidi tarif, pemberian diskon, dan loyalitas pelanggan.
Menurut perusahaan, langkah ini dilakukan agar permintaan layanan tetap terjaga, masyarakat tetap dapat mengakses layanan dengan harga terjangkau, serta mitra pengemudi tetap memperoleh pendapatan yang layak di tengah kenaikan biaya jasa.
Lebih lanjut, Tirza menuturkan bahwa struktur biaya jasa transportasi daring memang perlu ditinjau kembali, mengingat belum ada penyesuaian signifikan selama lebih dari tiga tahun terakhir. “Kami percaya wacana ini perlu dikaji secara menyeluruh dan proporsional karena Grab menyadari baik pengguna, maupun Mitra Pengemudi memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam,” ungkapnya.
Dalam lanskap ekosistem yang terbuka dan kompetitif, Tirza menegaskan bahwa mitra pengemudi memiliki keleluasaan untuk memilih platform yang paling sesuai harapan dan kebutuhannya. Meski demikian, perusahaan tetap berkomitmen menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem transportasi daring yang adil dan tangguh.
Baca Juga : Kementerian Perhubungan Setuju Perlu Aturan Khusus untuk Ojek Online
“Kami percaya bahwa solusi terbaik hanya dapat dicapai melalui dialog terbuka, empati terhadap kondisi masing-masing pihak, dan komitmen untuk saling mendukung dalam jangka panjang,” pungkas Tirza.
Adapun tuntutan yang disuarakan dalam unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) adalah sebagai berikut:
- Pengesahan Undang-Undang Transportasi Online
Para pengemudi ojol mendesak DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur transportasi online. Jika proses legislasi dianggap memakan waktu terlalu lama, mereka meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
- Penurunan Potongan Aplikator
Tuntutan kedua adalah agar potongan komisi yang diambil aplikator dari tarif perjalanan diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen.
- Penetapan Aturan Tarif Pengantaran Makanan dan Barang
Para pengemudi juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera menetapkan aturan resmi terkait tarif pengantaran makanan dan barang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penurunan pendapatan pengemudi akibat tarif yang rendah dari penetapan promo.
Baca Juga : Gojek dan Kurir Lakukan Aksi Demo Besar-Besaran Hari Ini, Layanan Tetap Berjalan Normal
- Audit Menyeluruh terhadap Aplikator
Audit ini penting untuk memastikan apakah operasional dan kebijakan aplikator sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan mitra pengemudi.
- Penghapusan Sistem Membership
Tuntutan terakhir adalah penghapusan program membership yang diterapkan oleh aplikator. Dalam sistem ini, pengemudi harus membayar sejumlah biaya agar bisa mendapatkan prioritas pesanan lewat algoritma aplikasi.***













