Pemerintah Butuh Anggaran Rp 120 Triliun untuk Impor 50 Pesawat dari AS

Garuda Indonesia akan menggarap pembelian Boeing dari AS. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengimpor pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari komitmen penurunan tarif resiprokal menjadi 19% akan membutuhkan nilai belanja tambahan hingga Rp 120 triliun.

Menurut dia, angka itu muncul dengan melihat harga rata-rata Boeing 737 MAX dan 787 Dreamliner di pasar global. Sebab, harga saat ini berkisar antara US$ 120 juta hingga  US$ 150 juta per unit, lebih detail akan tergantung tipe dan konfigurasi.

Baca Juga : Lagi Cerita Soal Batik Air, Kali Ini Pesawat Rute Soetta – Lubuklinggau Terpaksa Harus Putar Balik ke Soetta

“Maka pembelian 50 unit (pesawat) akan membutuhkan komitmen belanja sekitar US$ 6 miliar – US$ 7,5 miliar atau setara Rp 96 triliun hingga Rp 120 triliun,” ungkap dia pada Minggu (20/7/2025) seperti dikutip Kontan.co.id.

Jika dibandingkan, angka belanja ini setara dengan tiga kali lipat belanja modal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2025 dan nyaris 20% APBN sektor infrastruktur transportasi nasional.

Diketahui, kondisi keuangan Garuda Indonesia Grup yang menurutnya masih rapuh, meskipun sudah melalui restrukturisasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Rencananya, impor pesawat dari AS, mayoritas akan digarap oleh Garuda Indonesia Grup. Menurut dia, saat ini ekuitas perusahaan masih bisa dibilang negatif. Arus kas operasional pun tipis dan sangat bergantung pada harga avtur, nilai tukar, dan load factor rute-rute utama.

“Utang baru untuk membeli armada ini berpotensi membawa Garuda masuk ke lingkaran setan leverage tinggi, beban bunga besar, dan risiko gagal bayar yang sama seperti sebelum krisis 2020,” jelasnya.

Baca Juga : Pesawat Batik Air Nyaris Tergelincir saat Mendarat, Begini Penjelasannya

Kondisi Garuda saat ini menurut dia seharusnya menuntut strategi kebangkitan yang lebih fundamental. Seperti dengan mengoptimalkan utilisasi armada yang ada, memperbaiki governance, menata ulang rute-rute profit center, memperkuat aliansi codeshare dan route sharing, serta restrukturisasi model bisnis kargo dan Low Cost Carrier (LCC).

“Ini adalah langkah yang lebih realistis untuk membangun daya saing dan kepercayaan pasar. Membeli armada jumbo tanpa kesiapan finansial yang kokoh dan governance yang sehat justru dapat menimbulkan krisis baru di masa depan,” tutupnya.***