Pemulihan Parawisata On The Track, Menpar Widiyanti: Kunjungan Wisman 2025 Cetak Rekor Tertinggi

Menteri Pariwisata (menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menpar (Wamenpar) Ni Luh Puspa saat Laporan Kinerja Bulanan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). (Kemenpar)

FAKTUAL INDONESIA: Pemulihan pariwisata Indonesia sejak merajalelanya pandemi Covid-19 berada dalam jalan yang benar alias on the track. Terbukti sejak pandemi yang mengguncang dunia tahun 2021 itu, Indonesia mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) tahun 2025 hanya dalam periode Januari hingga Agustus.

Menteri Pariwisata (menpar) Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman periode Januari–Agustus 2025 mencapai 10,04 juta kunjungan.

“Capaian ini menandai rekor tertinggi periode Januari-Agustus kunjungan wisatawan mancanegara sejak pandemi COVID-19 dan menunjukkan arah pemulihan pariwisata Indonesia berada di jalur yang benar,” kata Menpar Widiyanti yang didampingi  Wakil Menpar (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam Laporan Kinerja Bulanan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Seperti dilansir Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, menurut Widiyanti,  jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 yang mencatat 9,09 juta kunjungan, terjadi peningkatan sebesar 10,38 persen. Sementara untuk bulan Agustus 2025, kunjungan wisman naik dari 1,34 juta menjadi 1,51 juta, tumbuh 12,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga : Hadiri Wisuda Poltekpar Makassar, Menpar Widiyanti Titip 4 Pesan pada 565 Wisudawan dan Wisudawati

Sektor pasar wisata domestik pun menunjukkan geliat serupa. Sepanjang Januari–Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) mencapai 807,55 juta perjalanan, meningkat 19,71 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang berjumlah 674,6 juta perjalanan.

“Perjalanan wisatawan nusantara berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor transportasi dan konsumsi publik yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Disebutkan Ni Luh, di sisi lain, pada periode Januari–Agustus 2025, tercatat 6,13 juta perjalanan wisatawan nasional (Wisnas) ke luar negeri, dengan 685 ribu perjalanan terjadi pada Agustus 2025.

Dari laporan Menpar dan Wamenpar itu terungkap, jumlah kedatangan wisman yang jauh lebih besar dibandingkan perjalanan wisnas ke luar negeri ini menyebabkan surplus wisatawan atau tourism balance yang positif bagi Indonesia. Surplus wisatawan yang meningkat berdampak langsung pada kenaikan devisa bersih, sekaligus memperkuat kontribusi pariwisata terhadap pendapatan negara.

Dampak surplus ini terasa melalui meningkatnya permintaan akomodasi, belanja wisatawan, lapangan kerja pariwisata yang terjaga, serta peluang investasi di infrastruktur pariwisata dan UMKM.

Baca Juga : Danau Toba Raih Kembali Green Card UNESCO Global Geopark, Menpar Widiyanti Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak

Perubahan UU Kepariwisataan

Menpart Widiyanti menjelaskan, menyikapi paradigma pariwisata yang dinamis dan selalu berkembang, pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Rapat Paripurna 2 Oktober 2025.

“Beberapa poin penting dalam perubahan tersebut meliputi, pergeseran paradigma pembangunan menuju ekosistem kepariwisataan yang lebih holistik dan terintegrasi, serta penguatan SDM pariwisata melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal yang menanamkan kesadaran sadar wisata serta keberlanjutan sejak dini,” ujar Widiyanti.

UU baru ini juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan Desa dan Kampung Wisata. Pemanfaatan teknologi informasi turut diakomodasi untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan destinasi, daya tarik wisata, serta sarana prasarana pariwisata.

Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan event sebagai daya tarik wisata yang memberi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya dan edukasi publik. Penyempurnaan UU Kepariwisataan ini diharapkan membuat sektor pariwisata lebih adaptif terhadap dinamika global dan memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Perubahan ini sangat relevan karena pariwisata bersifat dinamis dan terus berkembang. Minat wisatawan, tren destinasi, dukungan teknologi, dan perilaku industri kini berubah dengan cepat. Undang-undang ini harus mampu menjawab tantangan tersebut.

Baca Juga : Kunjungan Wisman Meningkat 13,01 Persen, Menpar Widiyanti Optimistis akan Terjaga Hingga Akhir Tahun

Insentif untuk Pekerja Pariwisata

Dalam Paket Ekonomi 2025 dan Program Penyerapan Tenaga Kerja, pemerintah menetapkan delapan program akselerasi, termasuk insentif khusus sektor pariwisata berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).

“Insentif ini berlaku untuk pekerja pariwisata berpendapatan hingga Rp10 juta per bulan, diberlakukan Oktober–Desember 2025 dan akan dilanjutkan pada 2026,” kata Widiyanti.

Kementerian Pariwisata memastikan insentif ini tepat sasaran bagi pekerja yang memenuhi kriteria dalam 77 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) pariwisata. Selain itu, tersedia pula program magang satu tahun bagi lulusan pariwisata.

“Kami bekerja sama dengan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) untuk memperbarui data pendidikan tinggi pariwisata serta mendampingi lulusan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang ingin mengikuti program ini,” ucap Ni Luh Puspa.

Baca Juga : Kuliah Umum Wamenpar Ni Luh Puspa Bersama Poltekpar, Pengembangan Gastronomi Harus Terintegrasi dengan Strategi Besar Pariwisata Nasional

Program Kepariwisataan

Widiyanti menuturkan, Kementerian Pariwisata menjalankan berbagai program unggulan agar pariwisata Indonesia semakin berdaya saing, di antaranya Wonderful Indonesia Gourmet (WIG), Wonderful Indonesia Wellness (WIW), Kharisma Event Nusantara (KEN).

KEN 2025 menampilkan 74 event di 32 provinsi dengan total 9,74 juta pengunjung, nilai transaksi Rp719,74 miliar, dan melibatkan hampir 12 ribu UMKM, 85 ribu pekerja seni, serta 90,21 ribu tenaga kerja.

Revalidasi UNESCO Global Geopark

Baca Juga : Upacara HUT ke-80 RI, Menpar Widiyanti: Penguat Sektor Pariwisata dalam Menjaga Resilensi Perekonomian Nasional

Terkait status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba, Menteri Pariwisata Widiyanti memastikan Kementerian Pariwisata senantiasa aktif memberikan bantuan teknis dan fasilitasi agar statusnya kembali pulih.

Dalam pertemuan UNESCO Global Geoparks Council di Chile pada 5–6 September 2025, tiga taman bumi Indonesia yakni Ciletuh Palabuhanratu, Rinjani Lombok, dan Kaldera Toba berhasil memperoleh green card atau status hijau.

“Kaldera Toba berhasil meraih kembali status kartu hijaunya. Ini hasil kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan geopark Indonesia,” kata Menteri Widiyanti.

Dalam laporan tersebut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pertumbuhan pariwisata hanya dapat terwujud melalui kolaborasi semua pihak. “Pemerintah dan masyarakat harus terus bergandengan tangan agar pariwisata Indonesia makin maju dan berkelanjutan,” katanya. ***