Menuju Kedaulatan Energi, Menteri ESDM Bahlil Memohon Izin dan Arahan Presiden Prabowo Tuntaskan Blok Migas Mangkrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kedua dari kiri) berharap sebagian blok yang tidak aktif dapat dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang lebih siap menggarap

FAKTUAL INDONESIA: Menuju kedaulatan energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memohon izin dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas izin-izin wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang mangkrak.

Menteri Bahlil berharap sebagian blok yang tidak aktif dapat dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang lebih siap menggarap.

Melalui restu Presiden, Bahlil meyakini evaluasi dan penataan ulang izin KKKS diharapkan dapat mempercepat pengelolaan blok-blok migas terlantar, mendongkrak produksi, dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

“Kami mohon izin Bapak Presiden dan mohon arahan. Sekiranya Bapak Presiden berkenan, kami akan mengevaluasi izin-izin ini untuk kita kembalikan kepada KKKS lain yang mampu mewujudkan agar bisa meningkatkan lifting, untuk menuju kedaulatan energi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil saat meresmikan produksi perdana Lapangan Forel dan Terubuk di FPSO Marlin Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5/2025).

Baca Juga : Dugaan Serobot Lahan di Musi Banyuasin, Kuasa Hukum PT SKB Desak Polri dan Kemen ESDM Tuntaskan Secara Presisi dan Komprehensif

Bahlil menyoroti masih terdapat sejumlah wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang sudah berizin namun belum dioperasikan, sehingga potensi produksinya tetap terlantar. Kondisi ini dinilai menghambat optimalisasi sumber daya migas nasional.

“Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden bahwa di sekitar blok-blok ini ternyata masih banyak blok-blok yang bisa kita kerjakan, tetapi pemegang izinnya sudah lama dipegang dan tidak beroperasi dan ini bisa meningkatkan lagi kurang lebih sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 barel per hari di sekitar sini (Natuna),” ujar Bahlil.

Sebagai landasan, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan. Regulasi ini mengatur kriteria blok terlantar, antara lain lapangan non-produksi selama dua tahun berturut-turut, POD selain yang pertama yang tidak dikerjakan selama dua tahun, serta struktur discovery yang tak ditindaklanjuti dalam tiga tahun.

Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang belum diusahakan antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Baca Juga : Presiden Instruksikan Kementerian ESDM Aktifkan Lagi Pengecer LPG, Penertiban Dilakukan Bertahap

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto hadir secara hybrid untuk meresmikan Lapangan migas Forel beroperasi sejak 12 Mei 2025, telah memproduksi 10.000 BOPD dan memiliki potensi hingga 13.500 BOPD. Lapangan Terubuk, yang onstream sejak 24 April 2025 dengan kapasitas awal 4.000 BOPD, ditargetkan mencapai 6.500 BOPD dan 60 MMSCFD gas setelah fasilitas Terubuk M beroperasi pada Oktober mendatang. Total tambahan kapasitas sebesar 30.000 BOEPD, dengan total nilai investasi mencapai USD 600 juta. Lapangan migas ini juga ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.300 orang pada masa konstruksi.

Swasembada Energi

Baca Juga : Bahlil Sebut Golkar adalah Partai yang Paling Inklusif

Pada peresmian produksi perdana dua lapangan minyak dan gas bumi (migas) strategis, yaitu Lapangan Forel dan Terubuk, yang terletak di Wilayah Kerja (WK) South Natuna Sea Block B, Provinsi Kepulauan Riau, oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam laporannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa total investasi Proyek Forel dan Terubuk mencapai USD 600 juta, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.300 orang pada masa konstruksi. Bahlil juga menyebutkan bahwa proyek ini adalah proyek asli Indonesia.

“Proyek ini mempunyai nilai strategis karena yang punya adalah anak kandung daripada Republik Indonesia, karena pekerjanya juga semua anak-anak negara Republik Indonesia. Termasuk kapal FPSO (Floating Production, Storage, and Offloading) pertama juga adalah buatan 100% TKDN Indonesia,” kata Bahlil di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Bahlil juga melaporkan bahwa kedua lapangan ini adalah bagian dari pengembangan potensi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B, yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi migas hingga 1 juta barel per hari.

“Dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Bapak Presiden, yang telah mencanangkan pada 2029-2030, kita harus menciptakan produksi kita sekitar 900 ribu sampai dengan 1 juta barel,” tegas Bahlil.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menegaskan bahwa keberhasilan dimulainya produksi kedua lapangan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun ekosistem investasi energi yang sehat dan kompetitif.

Baca Juga : Ibu Kota Negara Bakal Pindah ke IKN pada 2028, Kata Bahlil

“Onstream-nya Lapangan Forel dan Terubuk merupakan tonggak penting yang mencerminkan sinergi kuat antara Pemerintah dan Medco E&P dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Kami juga mengapresiasi komitmen perusahaan terhadap standar tinggi keselamatan kerja, kesehatan, dan lindung lingkungan,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro, menyampaikan bahwa keberhasilan ini mencerminkan kontribusi nyata perusahaan terhadap agenda energi nasional.

“Kami bangga dapat ambil bagian dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia. Proyek Forel dan Terubuk adalah hasil dari sinergi erat dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para pemangku kepentingan lain, sekaligus wujud komitmen kami dalam menjalankan operasi migas yang andal, aman, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Hilmi.

Sebagai informasi, Lapangan Forel telah berhasil onstream pada 12 Mei 2025 dan mencakup pembangunan rental FPSO Marlin Natuna, pengembangan 2 platform, dan 7 sumur. FPSO ini akan mendukung produksi minyak dari proyek Forel sebesar 10.000 BOPD dan potensi sumur dapat mencapai 13.500 BOPD. ***