Tindaklanjuti Kesepakatan Presiden Prabowo dan PM Starmer, Menko Airlangga dan Dubes Inggris Bahas Dukungan Aksesi Indonesia ke OECD

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey pada Jumat (16/5/2025). (Kemenko Perekonomian)

FAKTUAL INDONESIA: Dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi bahasan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dengan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Menko Airlangga mengemukakan, Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar Inggris, sebagai salah satu negara anggota OECD, dapat terus memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat posisinya di forum internasional tersebut.

“Indonesia direncanakan akan menyampaikan dokumen Initial Memorandum (IM) secara resmi pada awal Juni 2025, bertepatan dengan OECD Ministerial Council Meeting,” kata Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam kunjungan ke Inggris pada bulan November 2024 lalu.

Baca Juga : Tiba di Indonesia, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Disambut Menko Airlangga

“Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari kesepakatan antara Presiden Prabowo dan PM Starmer dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Inggris pada November 2024. Pada saat itu kedua kepala pemerintahan sepakat untuk membentuk Indonesia–UK Economic Growth Partnership (EGP) sebagai kerangka kerja sama ekonomi baru yang akan mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor,” ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga dan Jermey  membahas berbagai isu strategis, termasuk strategi menghadapi tantangan global terkait tarif dan meningkatnya tren proteksionisme yang berpotensi menghambat arus perdagangan serta mengganggu stabilitas rantai pasok global.

Airlangga dan Jermey menegaskan komitmen bersama untuk terus mempererat hubungan ekonomi bilateral dan memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan. Keduanya sepakat untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Kedua pihak kemudian membahas juga penguatan kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pengembangan kampus King’s College London (KCL) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Jawa Timur. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, seiring dengan upaya untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor.

Baca Juga : Presiden Prabowo Disambut Hangat PM Inggris Starmer dan Wakil PM Rayner, Bahas Isu Stratgis, Gizi Anak-anak hingga Kucing

”Indonesia mengundang Inggris untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor kesehatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 2 (dua) KEK kesehatan yang berlokasi di Sanur dan Batam,” tutur Airlangga.

Sementara itu Jermey menginformasikan bahwa Pemerintah Inggris akan meluncurkan UK Industrial Strategy pada bulan Juni mendatang.

Strategi industri baru ini menjadi salah satu prioritas dari Perdana Menteri Keir Starmer serta mencakup berbagai isu penting seperti energi, penurunan harga energi, serta penguatan sektor industri nasional.

“Pemerintah Inggris menyampaikan apresiasi atas respons positif Indonesia terhadap proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Hal tersebut dipandang sebagai komitmen kuat dan progresif dari Indonesia terhadap integrasi ekonomi kawasan,” kata Jermey.

Turut mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, serta Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. ***