APBN Amanat Rakyat: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Minta Pancasila Hidup di Setiap Rupiah Uang Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. (Kemenkeu)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar deretan angka atau instrumen fiskal semata. Lebih dari itu, APBN adalah amanat rakyat yang pengelolaannya wajib berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Pesan kuat ini disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (1/6/2026). Di hadapan seluruh jajaran Kemenkeu, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) keuangan untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam menjaga roda ekonomi bangsa.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Jangkar Moral di Tengah Badai Global

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”,  Purbaya mengingatkan bahwa relevansi Pancasila kini semakin krusial. Di tengah dunia yang dikepung ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi, Pancasila hadir sebagai jangkar moral.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegas Purbaya samba  menambahkan bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan memastikan pembangunan nasional tetap berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.

Oleh karena itu, implementasi nyata di Kemenkeu harus tecermin dari cara mengelola kas negara. Setiap kebijakan fiskal, pelayanan, dan pengawasan wajib mengedepankan prinsip: kehati-hatian (prudential), akuntabilitas, kredibilitas dan keberpihakan pada masyarakat.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola,” tambahnya.

Menjalankan Ekonomi Pancasila

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya turut menyampaikan arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Kemenkeu diminta untuk kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui konsep Ekonomi Pancasila.

Dalam konsep ini, negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat bergerak bersama dalam satu kesatuan. Esensinya adalah gotong royong: yang kuat membantu yang lemah, dan yang besar mengangkat yang kecil.

Untuk mendukung visi tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan terciptanya birokrasi yang:

1. Bersih dan bebas korupsi.
2. Cepat dalam merespons kebutuhan zaman.
3. Tertib secara administrasi dan tata kelola.
4. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Pegawai Kemenkeu Wajah Negara

Purbaya juga memberikan pesan menyentuh terkait integritas. Menurutnya, kepercayaan publik adalah sebuah kehormatan tertinggi yang tidak boleh dicoreng. Setiap pegawai Kemenkeu, dari pusat hingga daerah, memikul beban sebagai representasi langsung dari martabat negara.

“Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” kata Menkeu membakar semangat jajarannya.

Tiga Komitmen Utama Kemenkeu

Menutup amanatnya, Menteri Keuangan menyerukan Tiga Komitmen Utama yang wajib ditanamkan dalam sanubari setiap pegawai Kemenkeu dalam menjalankan tugas sehari-hari:

• Jaga Integritas: Menolak segala bentuk penyimpangan dan korupsi.
• Perkuat Pelayanan: Memberikan performa birokrasi yang cepat dan memudahkan masyarakat.
• Rawat Persatuan: Menghilangkan ego sektoral antar-direktorat dan memperkuat gotong royong.

“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” pungkas Menkeu. ***