Polemik Soal Data Penerima Bansos Harus Diselesaikan dengan Langkah Koordinasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ist).

FAKTUALid – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.

Menurut dia, data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah, bukan dengan berbicara maupun menyindir melalui media.

“Mungkin Pemprov DKI juga ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya. Jangan sindir menyindir di media,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Dia menilai dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.

Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.

“Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media,” ujarnya sebagaimana dilansir antaranews.com.

Dikatakan, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling “serang” sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung. ***