Penanganan Covid-19: Pemerintah Setengah Hati, Rakyat Setengah Mati

Ruang rawat Rumah Sakit penuh, pasien Covid-19 terpaksa dirawat di tenda-tenda darurat. (Ist).

FAKTUALid – Kebijakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua pekan 3 – 20 Juli disikapi beragam oleh masyarakat. Ada yang menganggap pemerintah bersikap tidak adil lantaran perhatiannya hanya untuk menyelamatkan warga Pulau Jawa dan Bali.

Di kalangan atas, para pejabat Negara boleh saja menganggap pemerintah sudah all out memerangi penularan Covid-19. Tapi di tingkat akar rumput, rakyat menjerit karena mereka sudah berjuang setengah mati untuk menyambung hidup.

Betapa tidak, ruang gerak mereka dibatasi sementara di rumah ada banyak mulut yang harus menyuap nasi. Ironisnya, sama saja rakyat dikerangkeng tetapi tidak dikasih makan.

Tak berlebihan bila ada yang menilai pemerintah telah gagal dalam menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena di sini terkesan ada pilih kasih dalam menyelamatkan rakyat antara yang ada di Jawa – Bali dan luar Jawa – Bali.

Kritik pedas pernah dilontarkan politisi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Putra presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa Ibas ini khawatir Indonesia dianggap sebagai bangsa yang gagal (failed nation). Karena Pemerintah dianggap tidak mampu mengendalikan penularan Covid-19 secara cepat menyeluruh di Indonesia.

“Covid-19 makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini. Jangan sampai negara kita disebut sebagai ‘failed nation’ atau bangsa gagal akibat ketidakmampuan pemimpin menyelamatkan rakyatnya,” kata Ibas.

Pendapat Ibas ini kemudian diamini oleh politisi Partai Gerindra Kamrussamad. Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai kritik “failed nation” atau negara gagal yang dilontarkan Ibas merupakan peringatan bagi pemimpin saat ini, sekaligus calon pemimpin Indonesia selanjutnya.

“Pendapat dari Ketua Fraksi Demokrat DPR RI itu adalah peringatan, sehingga pemimpin Indonesia memiliki kesiapan ‘leadership’ dalam menjalankan tugas negara yang dipercayakan rakyat Indonesia,” kata Kamrussamad.

Kamrussamad menyatakan besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini telah mengubah arah kebijakan pembangunan nasional akibat krisis yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan negara gagal atau “failed nation” bisa terjadi apabila suatu pemerintahan berdaulat kehilangan kontrol terhadap wilayah kedaulatannya. Selain itu, negara tidak mampu menyediakan layanan publik serta tindak mampu berinteraksi dengan negara lain karena sesuatu dan lain hal sehingga tergerus kepercayaan rakyat sebagai pemilih.

Anggota DPR Dapil DKI Jakarta itu menyatakan kunci Indonesia untuk sanggup melewati masa krisis multidimensi ini adalah persatuan stakeholder nasional sebagai langkah penyelamatan nyawa rakyat. Fokus menyiapkan layanan kesehatan warga, kendalikan setiap perlintasan teritorial, dan bangun optimisme bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang sanggup mengatasi setiap krisis multidimensi.

Kini apa yang terjadi, kasus di daerah semakin meningkat sehingga di beberapa daerah meski masih dalam penerapan PPKM Mikro, namun dalam pelaksanaannya sudah mengikuti PPKM Darurat seperti yang diterapkan di Jawa – Bali.

Karenanya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Pasalnya, Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro, pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.

“Jawa saja yang fasilitas kesehatannya sudah relatif merata kuantitas dan kualitasnya serta jumlah tenaga kesehatan cukup banyak kerepotan, bagaimana dengan luar Jawa jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua,” kata Puan.

Putri Proklamator RI Siekarno ini mengimbau pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Apalagi, Satgas Penanganan Covid-19 telah mencatat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di kawasan non Jawa-Bali sebanyak 24,7 persen dari total kasus nasional.

Bangka Belitung kasus Covid-19 meningkat 65,4 persen, Bengkulu 57,6 persen, Kalimantan Timur 82,9 persen, Kalimantan Utara 67,3 persen, Lampung 59 persen. Kemudian Maluku 115,9 persen, Maluku Utara 160,5 persen, NTT 108 persen, Papua Barat 155,2 persen, Sulawesi Barat 99,5 persen, Sulawesi Selatan 99,8 persen, Sulawesi Tengah 96,3 persen, Sulawesi Tenggara 62 persen, dan Sulawesi Utara 95 persen.

“Saat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana dampak meledaknya gelombang dua Covid-19 di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pasien Covid-19 banyak yang harus mengantre untuk mendapatkan layanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan. Keluarga pasien mengalami kesulitan untuk mengakses obat dan oksigen medis. Jangan sampai kondisi ini merembet ke luar Jawa-Bali,” papar Menko PMK periode 2014-2019 itu.

Tak kalah memprihatinkan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga cukup tinggi. Lampung mencatat BOR 81 persen, Kepulauan Riau 77 persen, Kalimantan Timur 74 persen, Papua Barat 73 persen, Kalimantan Barat 70 persen, Sumatera Selatan 69 persen, Bengkulu 66 persen, dan Sumatera Barat 65 persen.

Karena itu, Puan meminta Pemda di luar Jawa-Bali bersama pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah contingency plan menghadapi serbuan gelombang kedua Covid-19 agar kejadian di Pulau Jawa tidak terulang.

Maka dari itu, Puan meminta semua pihak fokus menangani penyebaran virus Covid-19. “Lepaskan ego sektoral dan wilayah. Semua sumber daya fokuskan dulu untuk penanganan pandemik,” ucapnya.

Belum Maksimal

Di mata Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19 belum maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan medis.

Oleh karena itu LaNyala meminta pemerintah agar memaksimalkan layanan kesehatan untuk pasien COVID-19 dan pasien umum yang membutuhkan perawatan.

“Kita banyak mendengar pasien COVID-19 yang isolasi mandiri di rumah meninggal dunia karena tidak berhasil mendapat perawatan medis. Banyak juga pasien bukan COVID sulit mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit penuh, kekurangan obat-obatan, serta kondisi yang terus memburuk,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

LaNyalla menyatakan kondisi seperti itu sangat menyedihkan. Jika lonjakan COVID-19 terus terjadi, situasi dalam kondisi bahaya karena akan banyak nyawa warga yang tidak terselamatkan.

“Maka, penting sekali peningkatan pelayanan masyarakat yang sakit sejak dini. Awaraness sangat dibutuhkan dilakukan semua pihak, termasuk dari masyarakat sendiri,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menyebutkan berbagai peristiwa lambatnya penanganan pasien COVID-19 di Indonesia menjadi peringatan bagi siapa pun, yang abai protokol kesehatan dan masih melakukan perilaku hidup yang berpotensi terpapar COVID-19.

“Alarm tanda bahaya ini jangan diabaikan, serta para kepala daerah perlu mengerahkan segala upaya taktis untuk menyiapkan skenario terburuk di daerah masing-masing,” kata LaNyalla menegaskan.

Kondisi bahaya bisa terlihat dari data kasus di DKI Jakarta. Angka kematian akibat COVID cukup tinggi per hari, bahkan pernah menyentuh hingga 392 pasien meninggal dunia dalam sehari.

Tim peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia menyebutkan 49,2 persen warga DKI Jakarta telah terpapar COVID-19. Ini artinya hampir separuh warga DKI Jakarta sudah terkena virus corona.

“Vaksinasi COVID-19 mutlak harus dilakukan secara cepat dan merata. Herd immunity perlu segera diciptakan sebagai salah satu upaya melindungi dan menyelamatkan masyarakat,” kata LaNyalla.

Sementara Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga mengaku prihatin melihat data Satgas Penanganan COVID-19. Ia mengatakan kasus harian pada Kamis (8/7/2021) mencapai 38.391 kasus. Itu menunjukkan belum adanya penurunan kasus padahal pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM darurat.

“Itu menunjukkan pemerintah belum berhasil menangani penurunan pandemi COVID-19 dan perlu dilakukan evaluasi terus menerus,” ujarnya.

Syarief mengatakan  saat ini merupakan kondisi sangat darurat karena total kasus hampir mencapai 2,4 juta kasus. Bahkan, tingkat kematian sudah menduduki ranking ke-2 dunia dengan 1.040 kematian/hari. Jumlah itu di atas India dengan 841 kematian/ hari yang selama ini dianggap negara lain bahwa India gagal menangani pandemi COVID-19.

Menurut dia, kekhawatiran dan kecemasan masyarakat yang sudah memasuki tahun ke-2 menimbulkan berbagai pertanyaan setiap orang, kapan pandemi COVID-19 ini dapat diatasi paling tidak dapat ditekan.
Dia mengatakan data yang terungkap menunjukkan bahwa kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. ***