Connect with us

Politik

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Beri Harapan Baru Bagi Rakyat Papua

Diterbitkan

pada

Rakyat Papua harus bangkit dengan UU Otsus Papua. (Ist).

Rakyat Papua harus bangkit dengan UU Otsus Papua. (Ist).

FAKTUALid – Disahkannya RUU Otsus Papua menjadi Undang Undang memberi harapan baru bagi pembangunan Papua dan rakyatnya. Dalam UU Nomor 2/2021 tersebut, anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota kini mulai berlaku dengan metode pengangkatan, sama seperti anggota DPRD tingkat provinsi.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (31/8/2021). Menurutnya, UU Nomor 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberi harapan baru untuk pembangunan Bumi Cenderawasih.

Muhaimin mengatakan kebijakan itu solusi terbaik dan kompromistis dengan ditiadakannya partai politik lokal.

“Dengan kebijakan ini diharapkan putra-putri terbaik Papua dapat memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan Papua, sekaligus untuk Indonesia tercinta,” kata Muhaimin, dalam keterangannya yang diterima Selasa.

Selain itu, lanjut Muhaimin, capaian luar biasa dari perjuangan UU Otsus yang baru tersebut ialah peningkatan Dana Alokasi Umum Nasional untuk Papua menjadi 2,25 persen dari sebelumnya 2 persen.

Advertisement

Selanjutnya, UU Otsus yang baru nantinya akan terdapat tujuh peraturan pemerintah selaku produk hukum turunan UU tersebut. UU Otsus yang terdahulu hanya terdapat satu PP terkait lembaga kultur orang asli Papua Majelis Rakyat Papua.

Terkait pembentukan PP selaku turunan dari UU Nomor 2/2021, sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan kepada Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, akan ada sedikitnya dua PP.

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengatakan, Tito Karnavian menjelaskan kepada Ma’ruf kedua PP tersebut terkait kelembagaan orang asli Papua dan tata kelola keuangan.

“Dikatakan mendagri tadi dari UU Otsus yang baru itu harus ada dua PP setidaknya, yang satu mengenai kelembagaan dan kewenangan sedangkan ada juga PP mengenai tata kelola keuangan,” kata Baidlowi seperti dilansir antaranews. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement