Politik
Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi setelah Presiden Prabowo Memberi Peringatan Sebaiknya Mundur

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap reshuffle (perombakan) kabinet mungkin saja terjadi tetapi kapan dan siapa orang yang akan terkena betul-betul hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto
FAKTUAL INDONESIA: “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Peringatan Presiden Prabowo itu akankah menjadi peringat tyerjadinya perombakan kabinet (reshuffle) seperti banyak diperbincangkan di masyarakat?
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi. Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden Prabowo memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.
“Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.
Seperti dilansir laman berita antaranews.com, Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.
Baca Juga : Gerindra Mendukung Penuh jika Presiden Prabowo Hendak Melakukan Reshuffle Kabinet
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terkait dengan kinerja para menteri, termasuk kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan di dalam kabinet.
“Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu karena ini hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan.
Lebih lanjut Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada siapa pun yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan mandat, tidak mendukung pemerintahan yang bersih, atau terlibat korupsi, sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
“‘Kan itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu,” ucap Hasan.
Diskreditkan Pemerintah
Dalam bagian lain, Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.
Baca Juga : Ada Reshuffle Menyusul Demonstrasi ASN di Kemdiktisaintek? Ini Jawaban Menko Muhaimin
Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.
“Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan.
Dia menegaskan bahwa pernyataan Presiden tersebut tidak mengarah pada seluruh LSM di Indonesia yang telah berperan memantau kinerja pemerintah.
Pemerintah menyadari bahwa banyak LSM besar di Indonesia yang memiliki peran besar dalam mengatasi isu sosial, pendidikan, toleransi, hingga kemanusiaan di negeri ini.
Lebih dari itu Hasan mengatakan bahwa Presiden telah mengantongi informasi terkait dengan kelompok mengatasnamakan LSM yang didanai pihak asing yang berupaya memecah belah bangsa dengan menyebarkan isu atau kabar yang tidak benar.
Hasan menambahkan bahwa Presiden memahami betul ada organisasi yang tampak jelas mencemooh kemajuan bangsa, mencoba membatalkan program prioritas pemerintah, hingga berupaya memecah belah persatuan bangsa.
Baca Juga : Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Jelang Masa Jabatannya Berakhir, Menteri PDIP Diganti
“Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian di republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di republik kita, itu tidak terlepas dari intervensi asing,” kata Hasan.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6), Kepala Negara menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar.
Presiden mengatakan bahwa sejarah panjang penjajahan dan campur tangan asing menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memecah belah bangsa.
Menurut Prabowo, tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita,” katanya. ***














