Politik
Pilpres 2024: Cawapres Mahfud Mundur dari Kabinet, Sikap Berintegritas sebagai Kritik dan Protes Moral

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Pura Ulun Danu, Lampung, Rabu
FAKTUAL INDONESIA: Pengunduran diri Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), merupakan sikap berintegritas sekaligus sebagai kritik dan protes moral.
Integritas yang sangat diperlukan di saat etika diobrak-abrik oleh para elit penguasa yang dimabukkan nafsu haus kekuasaan.
Langkah Mahfud juga menjadi cermin kritik dan protes moral terhadap betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang dalam kampanye pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2024.
Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) nomor 3 pasangan Mahfud MD, menilai langkah Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam merupakan sikap berintegritas.
“Saya, sekali lagi, hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat,” kata Ganjar usai kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Ganjar meminta para Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2024 yang memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) politik untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penyelenggara negara.
“Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Dalam bagian lain, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan bahwa pengunduran diri Mahfud MD itu menjadi contoh untuk pejabat negara agar tak berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
“Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga mendampingi Prof. Mahfud. Waktu itu dia mengatakan itu merupakan kritik moral dan protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung paslon tertentu,” kata Karaniya di Media Center, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Karaniya melanjutkan, “Itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini (mengundurkan diri).”
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara boleh berpihak dan berkampanye.Pernyataan itu sangat memprihatinkan karena berdampak pada pejabat negara lain yang juga bisa saja menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
“Kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh-boleh saja memihak, Anda boleh saja berkampanye yang secara langsung firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara untuk menjamin sebuah pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang,” ujarnya.
Mahfud Md. mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam pada hari Rabu.
Pengunduran diri itu berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md. merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi Calon Presiden RI Ganjar Pranowo.
Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung begitu mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.
Diperkirakan oleh Mahfud bahwa surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada hari Kamis (1/2/2024).
“Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden Jokowi, tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan,” katanya.”Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” ucap Mahfud di Lampung, Rabu.
Penegakan Hukum Diperkuat
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat sebagai respon terhadap mandeknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023.
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
“Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good governance mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih,” kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan milenial dan gen Z di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu siang.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat penegakan hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi., serta tidak boleh ada istilah sandera politik.
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusakambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
“Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan, posisi hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun,” tuturnya. ***