Connect with us

Politik

Petisi Bulaksumur Kritik Penyimpangan-penyimpangan Moral Demokrasi di Era Jokowi, Dijawab Jokowi Hak Demokrasi

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Sejumlah akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) sampaikan Petisi Bulaksumur soal dinamika perpolitikan nasional, Rabu (31/1/2024), yang mengkritik penyimpangan-penyimpangan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Sejumlah akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) sampaikan Petisi Bulaksumur soal dinamika perpolitikan nasional, Rabu (31/1/2024), yang mengkritik penyimpangan-penyimpangan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi)

FAKTUAL INDONESIA: Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah akademisi Universitas Gajah Mada, Rabu (31/1/2024),  mengkritik  penyimpangan-penyimpangan yang terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bahkan Petisi Bulaksumur mencermati tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

Menanggapi Petisi Bulaksumur yang mengkritik kepemimpinan dirinya itu, Presiden Joko Widodo hanya menyatakan, itu hak demokrasi. Jokowi yang didampingi Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo tak banyak bicara saat dimintai tanggapannya di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Dia  menyatakan petisi itu sebagai hak berdemokrasi setiap warga. ”Itu hak demokrasi ya,” ujarnya  terus berlalu meninggalkan wartawan untuk menyapa pedagang dan warga yang berada di Pasar Kota Wonogiri, Kamis (1/2/2024).

Sehari sebelumnya, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1/2024) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Advertisement

Sepeerti dikutip dari  website Universitas Gajah Mada, Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama  beberapa waktu terakhir terhadap  tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang  keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.,  Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

Advertisement

Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangas adan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat  bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi, namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.

Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement