Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Menengah Bawah, Menuju Gagal?

Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia turun kelas dari negara berpendapatan menengah

FAKTUALid – Indonesia turun kelas. Kini Indonesia hanya berstatus sebagai negara berpenghasilan menengah bawah.

Itu laporan Bank Dunia. Bukan laporan lembaga survei abal-abal. Apalagi lembaga survei bayaran.

Lower middle income. Begitulah laporan Bank Dunia menempatkan status Indonesia sekarang. Di masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan peringkat Bank Sunia per 1 Juli, Indonesia masuk sebagai negara kelas menengah bawah. Turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Mengutip laporan Bank Dunia, assessment terkini mencatat GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870.

Tahun lalu, Indonesia berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah atas dengan (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar USD 4.050 per kapita.

Bank Dunia mencatat, Indonesia saat ini sejajar dengan Belize, Iran, dan Samoa.

“Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada tahun 2019 dan semuanya mengalami penurunan Atlas GNI per kapita akibat Covid-19, yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada tahun 2020,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Seperti diketahui, Bank Dunia telah mengubah klasifikasi GNI untuk menentukan peringkat tiap negara. Klasifikasi berubah karena di setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi GNI per kapita.

Pada 2019, klasifikasi GNI untuk negara Low Income di level USD 1.035, Lower Middle Income di level USD 1.035- USD 4,045, Upper Middle Income di level USD 4.046 – USD 12.535, dan High Income di level lebih dari USD 12.535.

Sedangkan di tahun 2020 berubah, untuk Low Income di level USD 1.046, Lower Middle Income di level USD 1.046-USD 4,095, Upper Middle Income di level USD 4.095 – USD 12.695, dan High Income di level lebih dari USD 12.695.

Menuju Negara Gagal?

Menanggapi turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah oleh Bank Dunia itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari Covid-19.

“Idealnya, selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya, bukan di mana status kelas saat ini, tetapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari Covid?” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/7/2021).

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan hampir setiap saat masyarakat Indonesia mendengar suara sirene ambulans dan berita duka akibat Covid-19.

“Ini mengonfirmasi, setiap hari ada rekor baru, baik jumlah yang positif terpapar, maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan, Indonesia?” lanjutnya.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyatakan Covid-19 makin ‘mengganas’.

Dia mempertanyakan sampai kapan bangsa ini akan terus seperti sekarang. Dia khawatir RI disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.

“‘Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya,” ujar Ibas, seperti dilansir merdeka.com, Rabu (7/7/2021).

Ibas juga menyampaikan bahwa pemerintah terlihat ‘tidak berdaya’ menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Kurangnya tabung oksigen, misalnya, menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari Pemerintah.

“Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” kata Ibas.

Kasus tabung oksigen ini, menurutnya, merupakan preseden buruk. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya.

“Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita. Lalu muncul kasus-kasus baru. Kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya. Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis. Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi,” papar legislator dari dapil Jawa Timur 7 itu.

Selain itu, Ibas juga meminta pemerintah tegas mengambil keputusan soal vaksin. Jika vaksin yang sebelumnya tidak cukup manjur, segera sediakan vaksin yang lebih baik. Kemudian percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem menurutnya harus menjadi prioritas. ***