Airlangga: Kalau Kreditnya Tidak Macet, Ada Program Tambahan Modal Kerja

Foto: Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

FAKTUALid – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri kecil dan menengah. Apalagi industri kain seperti di Majalaya, Jawa Barat karena memiliki kluster sendiri jadi harus punya daya saing.

“Banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah, salah satunya terkait modal kerja, apalagi untuk ekspor. Kalau kreditnya tidak sedang macet, ada program dari Pemerintah untuk memberikan tambahan modal kerja dan bisa restrukturisasi 2 tahun,” kata Airlangga.

Airlangga mengutarakan itu hari Jumat (4/6/2021), ketika bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengunjungi PT. Santosa Kurnia Jaya yang merupakan perusahaan skala menengah yang bergerak di bidang industri tekstil dan manufaktur.

Usaha yang didirikan oleh Dudi Gumilar ini memiliki 139 karyawan. Perusahaan yang berlokasi di Majalaya Kabupaten Bandung ini telah menjamah pasar ekspor yaitu negara Jepang.

Airlangga menjelaskan, memasuki Triwulan II-2021, sinyal pemulihan ekonomi semakin menguat dibandingkan Triwulan I lalu. Pemulihan kepercayaan masyarakat yang mendorong perbaikan permintaan domestik terus direspon positif oleh industri dengan meningkatkan aktivitas produksinya dan tercermin dari PMI Manufaktur yang terus meningkat ke level 55,3 di Mei 2021, naik dari posisi 54,6 pada April 2021.

Momentum akselerasi pemulihan ekonomi melalui penguatan permintaan terus berlanjut. Airlangga berharap jumlah wirausahawan di Indonesia semakin meningkat, khususnya dalam momentum pemulihan ekonomi nasional. Bertambahnya wirausahawan di Indonesia tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan akan mendorong produktivitas serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain ke Majalaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hari Jumat (4/6/2021) juga mengunjungi Kota Bandung. Dua lokasi usaha di Jawa Barat yang dikunjunginya itu dapat tetap bertahan di masa pandemi.

Dalam berdialog dengan para pelaku industri, Airlangga mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan sebagai upaya untuk mendorong industri kecil menengah untuk terus berkembang di pasar lokal maupun global.

Di Kota Bandung, Airlangga berkunjung ke PT Kreuz Bike Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Cibeunying Kaler.

Perusahaan yang pada awalnya merupakan industri rumahan yang menjual tas sepeda ini seiring berjalannya waktu memproduksi sepeda dan frame. Dengan 15 orang karyawan yang dimiliki, perusahaan ini bisa memproduksi kurang lebih 60 sepeda per minggu.

PT Kreuz Bike Indonesia telah mendapatkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). Perusahaan yang telah dipercaya masyarakat ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain dalam proses produksinya.

“Industri kecil pembuat sepeda ini berkualitas bagus. Di masa pandemi justru penjualannya meningkat dan bisa memproduksi 150 unit per bulan dengan kualitas premium. Ini luar biasa. Saya mengapresiasi dan meyakini produk karya pemuda bangsa ini mampu bersaing dengan hasil produksi luar negeri. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, pasti mendorong industrinya,” pungkas Airlangga seperti dilansir laman ekon.go.id.

Para pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan semangat juang dalam berwirausaha agar bisa terus memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan secara umum bagi negara dengan membantu pergerakan roda perekonomian nasional.

          Plafon KUR

Pemerintah  sebelumnya memutuskan untuk menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta untuk menggerakkan pembiayaan bagi UMKM.

“Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan, yang awalnya tertinggi adalah Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan di Jakarta, Selasa  (4/6/2021) dilansir antaranews.com.

Memko Airlangga mengatakan skema nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta ini diberikan terutama untuk KUR kecil. Penerima KUR kecil ini nantinya dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Pemerintah, lanjut dia, juga memberikan penambahan alokasi KUR Khusus untuk industri UMKM, atau sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR Khusus.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, KUR Khusus hanya diberikan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Dalam kesempatan ini, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga memutuskan menambah subsidi bunga KUR menjadi 3 persen selama 6 bulan hingga akhir 2021.

“Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan, mulai 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021,” kata Menko Airlangga.

Untuk kebijakan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp4,39 triliun, sehingga total kebutuhan untuk subsidi bunga KUR pada 2021 mencapai Rp7,84 triliun.

Dengan berbagai perubahan kebijakan ini, maka pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon KUR pada 2021, dari sebelumnya Rp253 triliun, menjadi Rp285 triliun.

“Peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM,” kata Menko Airlangga.

Berbagai kebijakan baru tersebut dirumuskan agar pembiayaan UMKM bisa mencapai 30 persen terhadap total kredit perbankan pada 2024 atau meningkat dari porsi saat ini sebesar 18,8 persen.

Realisasi KUR

Sementara itu pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR hingga akhir April 2021 telah mencapai Rp82,56 triliun atau sekitar 32,63 persen dari target Rp253 triliun.

KUR tersebut telah diberikan kepada 2,28 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp252,92 triliun serta tingkat kredit bermasalah (NPL) hanya sebesar 0,71 persen.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) terkait realisasi KUR selama pandemi, tambahan subsidi bunga KUR hingga akhir Desember 2020 telah diberikan kepada 7,02 juta debitur sebesar Rp186,5 triliun.

Kemudian realisasi penundaan angsuran pokok sampai 29 April 2021 telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan debet Rp70,53 triliun.

Selanjutnya relaksasi KUR hingga 29 April 2021 berupa perpanjangan jangka waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan debet Rp47,51 triliun dan penambahan limit plafon diberikan kepada 16 debitur dengan debet Rp2,49 miliar. ***