Ketua DPR Dukung Penutupan BUMN yang Habiskan Uang Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rencana pembubaran Badan Usaha Minil Negara (BUMN) yang tidak sehat mendapat respons dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan pun mendukung tencana tersebut, lantaran dinilai selama ini BUMN yang sakit tak pernah sembuh kendati berulangkali disuntik dana Penyertaan Modal Negara (PNM).

“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan.

Menurut Puan memang sudah seharusnya diambil langkah tegas untuk menutup perusahaan plat merah yang sakit.

“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu sembari mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

Namun jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia. “PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Buruknya tata kelola perusahaan satunya diduga karena ada banyak ‘permainan’ di tubuh BUMN itu sendiri. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga seakar-akarnya.

“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” sebut mantan Menko PMK itu.

Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut akan tepat guna. Ia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal. “BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Puan.

Puan mengatakan, DPR RI juga akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. “APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatnnya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” tegasnya.