MPR Menilai Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19 di Daerah

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (Ist).

FAKTUALid – Di sejumlah daerah penularan Covid-19 sudah menunjukkan tren menurun. Hal ini diketahui dari data Satgas COVID-19 bahwa kasus aktif COVID-19 di Indonesia per Minggu (8/8/2021) berjumlah 573.903, atau turun menjadi 535.135 kasus per Minggu (1/8/2021).

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai menurunnya jumlah kasus aktif positif COVID-19 di sejumlah provinsi harus segera diikuti upaya preventif yang masif agar terjadi percepatan penurunan kasus di Indonesia.

“Di sejumlah provinsi sudah terlihat tren penurunan kasus aktif COVID-19. Namun, harus terus memperkuat sejumlah upaya preventif agar tren penurunan kasus terus berlanjut,” kata Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Lima provinsi penyumbang penuranan kasus aktif terbanyak adalah DKI Jakarta turun 48.139 kasus, Banten turun 12.560 kasus, Jawa Barat turun 6.595 kasus, Jawa Tengah turun 5.526 kasus, dan Kalimantan Tengah turun 2.485 kasus.

“Upaya preventif itu seperti disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 memerlukan dukungan penuh dari masyarakat agar bersedia memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta bersedia divaksin,” ujarnya.

Dikatakan, tugas para pemangku kepentingan cukup berat. Di satu sisi harus mampu mengajak masyarakat disiplin menjalankan prokes dan bersedia divaksin. Di sisi lain, para pemangku kepentingan juga harus menyiapkan segala fasilitas dan sarana untuk mendukung terwujudnya upaya preventif tersebut.

“Ketersediaan vaksin sesuai dengan kebutuhan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang konsisten sejumlah upaya yang wajib dilakukan,” kata Rerie seperti dikutip antaranews.com.

Rerie berharap dengan adanya tren penurunan kasus aktif di sejumlah provinsi tidak direspons dengan euforia hingga mengabaikan protokol kesehatan.

“Namun, justru dihadapi dengan komitmen yang tinggi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemda, maupun masyarakat, untuk menjalankan kebijakan pengendalian COVID-19 yang telah ditentukan,” ujarnya. ***