Nyaris Krisis Nasional? Di Balik Cerita Kementerian ESDM Tahan Ekspor Batubara demi Selamatkan Listrik PLN

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batubara tertentu guna mengamankan ketersediaan batubara dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero). (Kementerian ESDM)

FAKTUAL INDONESIA: Bayang-bayang krisis listrik nasional akibat megap-megapnya pasokan energi primer kembali mencuat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sempat mengambil langkah ekstrem: menahan sementara pengiriman ekspor batubara ke luar negeri.

Langkah darurat ini terpaksa diambil demi mengamankan ketersediaan batubara dengan nilai kalori spesifik untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Meski kini keran ekspor dilaporkan sudah kembali normal, kebijakan “rem darurat” ini memicu pertanyaan kritis: Mengapa komitmen pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) para pengusaha tambang masih saja terus kedodoran?

Keberhasilan atau Warning?

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah berhasil mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batubara. Angka ini mendekati total kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta MT.

Menurut Anggi, volume ekspor yang sempat disetop tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional mendesak PLN. Setelah pasokan domestik dianggap aman, barulah kapal-kapal pengangkut emas hitam tersebut diizinkan berlayar ke negara tujuan.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batubara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Namun, fakta bahwa pemerintah harus “turun tangan langsung” menyetop ekspor menunjukkan ada celah besar dalam kepatuhan para pengusaha batu bara. Mengingat harga batu bara internasional sering kali jauh lebih menggiurkan daripada harga patokan domestik, insentif untuk mendahulukan pasar global tetap menjadi godaan iman yang besar bagi para produsen.

Pengawasan Libatkan BPKP hingga Itjen, Ada Apa?

Sebagai langkah mitigasi agar risiko mati lampu massal tidak terjadi di masa mendatang, pemerintah tidak lagi mau kecolongan. Proses pengadaan energi primer PLN kini tidak akan dibiarkan berjalan sendiri, melainkan dikawal oleh tim super ketat.

Tim pengawas ini melibatkan lintas instansi berbobot, yaitu:

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM
• Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)
• PT PLN (Persero)

Masuknya BPKP dan Itjen ke dalam pusaran tata kelola pasokan batubara ini memunculkan spekulasi kritis. Keterlibatan lembaga auditor negara ini mengindikasikan bahwa masalah DMO bukan lagi sekadar urusan teknis operasional, melainkan sudah menyentuh ranah kepatuhan hukum dan potensi kerugian negara akibat ketidakstabilan pasokan energi.

Anggi berkilah bahwa pengawasan berlapis ini adalah hal yang wajar. “Langkah pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik,” jelasnya.

Penegakan Hukum Dipertanyakan

Menariknya, Kementerian ESDM menegaskan tidak ada aturan atau pembatasan baru yang akan diterbitkan. Pemerintah memilih fokus pada penegakan aturan yang sudah ada, termasuk ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika regulasi di dalam UU No. 2 Tahun 2025 sudah dianggap kokoh dan menjamin DMO, mengapa insiden penahanan ekspor ini masih harus terjadi di tahun 2026?

Publik tentu berharap pengawasan ketat yang digalang bersama BPKP ini tidak hanya menjadi macan kertas. Ketegasan sanksi bagi perusahaan tambang yang membandel—mulai dari denda finansial berat hingga pencabutan izin usaha—harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai, rakyat yang harus menanggung akibatnya lewat pemadaman bergilir hanya karena pengusaha lebih tergiur dolar dari pasar ekspor. ***