Pramono Tegaskan Kenaikan Tarif Transjabodetabek Disesuaikan, Subsidi Tetap Diberikan

Pramono pastikan kenaikan tarif TransJakarta akan disesuaikan. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Pemerintah Provinsi DKI  (Pemprov) Jakarta segera memutuskan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek seiring meningkatnya beban subsidi yang ditanggung pemerintah daerah. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan masyarakat tetap mendapatkan subsidi sehingga kenaikan tarif tidak akan membebani pengguna transportasi umum.

Dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (10/6/2026), Pramono mengatakan keputusan mengenai besaran tarif baru saat ini tengah dikaji secara matang. Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.

“Untuk Transjabodetabek terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, jangan sampai kemudian tidak disubsidi. Enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi,” kata Pramono di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan utama dalam penyesuaian tarif adalah mencegah masyarakat kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu, besaran kenaikan tarif akan dihitung secara cermat agar tetap terjangkau bagi pengguna.

“Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali,” ujarnya.

Rencana penyesuaian tarif tersebut salah satunya akan diterapkan pada rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini, tarif layanan tersebut masih dipatok sebesar Rp3.500 per perjalanan. Menurut Pramono, angka tersebut relatif sangat murah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain yang melayani rute serupa, seperti bus antarkota maupun taksi.

“Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian,” katanya.

Pemprov Jakarta mempertimbangkan penyesuaian tarif karena harus menanggung subsidi operasional yang besar, termasuk biaya pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung yang berada di luar wilayah administrasi Jakarta. Seiring dengan perluasan layanan Transjabodetabek ke sejumlah kota penyangga, kebutuhan pendanaan untuk menjaga kualitas layanan juga terus meningkat.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyesuaian tarif. Pemprov DKI Jakarta juga berencana meningkatkan kualitas pelayanan melalui penambahan armada serta penguatan operasional guna memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang.

Menurutnya, Jakarta saat ini telah memiliki tingkat konektivitas transportasi publik yang mencapai 93 persen. Namun, tingkat pemanfaatan transportasi umum oleh masyarakat masih berada di bawah 30 persen.

Pramono optimistis angka tersebut dapat terus meningkat, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan pemerintah yang memberikan layanan transportasi umum gratis bagi 15 kelompok masyarakat tertentu.

Ia meyakini kombinasi peningkatan layanan dan kebijakan tarif yang tepat akan mendorong lebih banyak warga beralih ke transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.***